Penulis: Rifiana Seldha
TVRINews, Aceh Tamiang
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah di Aceh untuk mempercepat pendataan rumah warga terdampak bencana agar penyaluran bantuan dari pemerintah pusat dapat segera dilakukan. Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri di Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2026.
Menurut Tito, kecepatan pendataan menjadi kunci utama dalam percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Berkaitan dengan masalah hunian bapak, kunciannya adalah kecepatan data,” ujar Tito
Ia menjelaskan, dari sejumlah provinsi terdampak bencana di Sumatra, pendataan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara dinilai sudah berjalan relatif cepat. Namun, pendataan dari wilayah Aceh masih perlu dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat padahal pemerintah menunggu data itu,” katanya.
Tito menekankan bahwa data awal berasal dari pemerintah kabupaten dan kota. Di lapangan, ia mengakui terdapat kendala, seperti hilangnya dokumen kependudukan warga akibat bencana.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah percepatan dengan melibatkan aparatur desa.
“Kecik saja yang bertanggung jawab, para kepala kampung. Kecik yang membuat daftar ringan, sedang, dan berat. Yang penting betul-betul diyakini itu,” jelas Tito.
Data tersebut kemudian diserahkan kepada bupati untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri sebelum disampaikan ke BNPB. Pendataan juga dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh wilayah selesai.
Tito mencontohkan keberhasilan percepatan pendataan di Tapanuli Selatan. Dari total 21.000 pengungsi, jumlahnya turun menjadi sekitar 4.000 orang setelah bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang segera dicairkan.
“Ini yang kami lihat dampak salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menegaskan dana bantuan telah tersedia, baik di BNPB maupun Kementerian Sosial. Namun, proses pencairan sepenuhnya bergantung pada kelengkapan dan kecepatan data dari daerah.
“Uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” pungkas Tito.
Editor: Redaktur TVRINews
