Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 ke arah 6%, kendati target yang tercantum di APBN hanya 5,4%. Namun, tantangan di depan tidak semudah yang diperkirakan olehnya.
Pada Rabu (31/12/2025), Purbaya mengatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang bakal fokus dilakukan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tiga hal tersebut adalah memacu belanja pemerintah, koordinasi fiskal dan moneter yang lebih erat dengan Bank Indonesia (BI), serta mengurai satu per satu hambatan usaha alias debottlenecking.
Selain memacu pemerintah pusat maupun daerah untuk mengakselerasi belanjanya sejak awal tahun, terang Purbaya, otoritas fiskal bakal memperkuat koordinasi dengan BI selaku otoritas moneter guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dia mengeklaim koordinasi kedua lembaga itu sudah lebih erat setidaknya sejak satu bulan terakhir di 2025.
Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter masih sempat tidak sinkron meski dia sudah mengambil alih jabatan Menkeu. Hal itu dilihat olehnya dari dampak injeksi likuiditas senilai total Rp276 triliun dari kas pemerintah ke perbankan sejak September tahun lalu.
"Satu bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (1/1/2026).
Upaya lain yang akan ditempuhnya adalah untuk mengurai hambatan pelaku usaha alias debottlenecking melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Sejauh ini, 'sidang' baru sekali dijalankan.
Baca Juga
- Purbaya Tarik Rp75 Triliun dari Bank untuk Belanja Pemerintah
- Bocoran Kenaikan Gaji ASN dari Purbaya, Data Ekonomi Ini jadi Patokannya
Purbaya yang terlibat pada satgas tersebut mengatakan ke depannya bakal seminggu sekali mempertemukan pengusaha yang melapor ke kanal aduan Satgas P2SP dengan pihak regulator.
Menurut mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu, jumlah pengaduan yang diterima melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id/ meningkat bahkan ada yang diterima dari pihak investor asing.
"Sudah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura, negara-negara lain, yang pengusahanya yang punya investasi di sini, beberapa sudah masuk kali. Saya yakin kalau itu dijalankan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Saya mau bilang drastis berubah kan enggak mungkin, harusnya semakin baik, semakin baik, semakin baik," tuturnya.
Purbaya menerangkan bahwa pihaknya sudah fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejak September 2025. Saat itu, dia pertama kali menginjeksi sistem keuangan melalui perbankan dengan kas pemerintah Rp200 triliun.
Likuiditas itu pun ditambah lagi dengan Rp76 triliun sehingga totalnya mencapai Rp276 triliun. Hal itu kendati Rp76 triliun sempat ditarik lagi belakangan ini untuk dibelanjakan melalui pemerintah pusat dan dan daerah.
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu meyakini dengan berlimpahnya likuiditas di sistem perekonomian, perbankan akan lebih mudah untuk menyalurkan kredit ke sektor riil. Harapannya, injeksi kas pemerintah yang sebelumnya disimpan di BI itu akan disalurkan untuk pembiayaan dunia usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Jadi, sekarang [saya] bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan [bisa tumbuh] 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6%, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," terangnya.
Optimisme Purbaya setidaknya turut digaungkan melalui kajian EconMark yang disusun oleh Mandiri Group Research tentang outlook perekonomian Indonesia 2026. Optimisme tetap tinggi kendati para ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) itu memperkirakan ekonomi tumbuh justru lebih rendah, yakni 5,18%, di bawah dari target APBN.
Bedanya, lembaga tersebut melihat perlambatan ekonomi awal tahun tidak akan terjadi pada 2026 sebagaimana yang terlihat di 2025. Belanja pemerintah yang lebih cepat dan terencana diperkirakan sudah terjadi sejak kuartal I/2026, guna memperbaiki kepercayaan sektor swasta.
"Saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural seperti mengecilnya kelas menengah, meningkatnya informalitas, serta penyerapan tenaga kerja yang rendah ke pekerjaan dengan kualitas tinggi," terang Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melalui kajiannya, dikutip Kamis (1/1/2026).
Salah satu permasalahan yang akan dihadapi di 2026 adalah penanaman modal tetap bruto (PMTB), atau investasi, yang diperkirakan menantang akibat ekonomi global yang melambat. Seperti diketahui, investasi pada kuartal III/2025 lalu memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDB yakni 29,09%.
Pada tahun ini, investasi diperkirakan bakal mengandalkan dari domestik. Hanya saja, sektor swasta masih dalam mode waspada sehingga dalam jangka pendek penanaman modal diperkirakan bakal bertumpu pada proyek pemerintah. Di sinilah Danantara, superholding BUMN baru, bakal memainkan peran besar.
Masih terkait dengan dampak global, ekspor diperkirakan bakal terdampak oleh pengenaan tarif impor Amerika Serikat (AS) khususnya bagi sektor industri manufaktur. Sebab, produk-produk andalan Indonesia yang dikirim ke negara tujuan ekspor kedua terbesar itu tidak luput dari bea masuk impor 19% seperti tekstil dan alas kaki.
Di dalam negeri, pertumbuhan sektoral diperkirakan bakal didukung dari sektor transportasi, hotel, restoran, serta telekomunikasi maupun jaminan kesehatan.
"Secara keseluruhan, outlook masih optimistis sejalan dengan kondisi perekonomian yang menstabilkan dan mendukung berlanjutnya pertumbuhan di berbagai sektor. Risiko terbesar akan datang dari meningkatnya konflik regional China vs Taiwan dan Jepang yang bisa menyebabkan biaya logistik semakin tinggi dan harga chip," terang Andry.
Atas tantangan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah bakal fokus untuk memperkuat ekonomi domestik. Kebijakan pemerintah disebut akan fokus meningkatkan daya saing produk domestik di pasar luar negeri.
"Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kami bisa jaga domestic economy-nya, di mana domestik memberi kontribusi 90% terhadap perekonomian, harusnya kita akan aman-aman saja," terangnya.
