Mentrans Percepat Penyelesaian Kasus Lahan Gambut Jaya di Jambi

Penulis: Intan Kw

TVRINews, Jakarta

Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam upaya mempercepat penyelesaian sengketa lahan transmigrasi di kawasan Gambut Jaya SP4, Kabupaten Muaro Jambi.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, kasus tersebut bermula dari tumpang tindih kebijakan pada 2008 dan 2009 antara program redistribusi tanah dan transmigrasi swakarsa mandiri. Kondisi itu menyebabkan warga belum memperoleh kepastian hukum atas lahan yang ditempati hingga saat ini.

Iftitah menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah tahapan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

Proses penanganan dimulai dari pengkajian kasus, gelar kasus awal, penelitian, pemaparan hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar kasus akhir, hingga tahap penyelesaian.

“Penyelesaian kasus ini dipercepat dan ditargetkan dapat dituntaskan dalam beberapa bulan ke depan,” kata Iftitah, dikutip dari siaran persnya, Kamis, 1 Januari 2026.

Ia menambahkan, percepatan dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penanganan kasus. Beberapa dokumen yang sebelumnya berada di Kejaksaan Negeri Jambi telah dapat dipinjam untuk mendukung proses koordinasi dan penelitian lebih lanjut.

Menurut Iftitah, hingga saat ini empat dari tujuh tahapan penanganan sengketa lahan telah dilalui. Tahap berikutnya adalah rapat koordinasi lintas kementerian yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026, setelah seluruh dokumen pendukung terkumpul.

“Rapat koordinasi lintas kementerian akan menjadi langkah lanjutan sebelum dilakukannya gelar kasus akhir,” ujarnya.

Kementerian Transmigrasi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penyelesaian sengketa lahan di Gambut Jaya SP4 dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Redaktur TVRINews