Surabaya (ANTARA) - Pengkaji Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan menilai ruang digital berperan sebagai arena produksi kekerasan simbolik, menyusul pendampingan Densus 88 Antiteror Polri terhadap 68 anak yang terpapar ideologi ekstrem.
“Neo-Nazi dan white supremacy sejatinya merupakan istilah dan simbol yang sangat terkait dengan sejarah kekerasan rasial di Eropa dan Amerika Serikat, sebuah ideologi supremasi kulit putih yang terlembaga dan melakukan kekejaman secara struktural,” ujar Radius Setiyawan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Densus 88 Polri sebelumnya mengungkapkan adanya pendampingan terhadap 68 anak di 18 provinsi yang diduga terpapar ideologi ekstrem dan berpotensi melakukan kekerasan.
Anak-anak tersebut diketahui tergabung dalam True Crime Community (TCC), sebuah komunitas daring yang menyebarkan paham ekstrem seperti Neo-Nazi dan supremasi kulit putih (white supremacy).
Baca juga: Nezar Patria soroti bahaya fenomena bilik gema di media sosial
Dalam konteks ruang digital, kata dia, simbol dan wacana ekstrem kerap terlepas dari makna historis dan etisnya, sehingga mudah direproduksi melalui estetika meme, budaya daring, dan narasi pemberontakan semu.
“Fenomena ini menegaskan adanya kecenderungan simbol dan wacana Neo-Nazi yang berfungsi sebagai floating signifier - terlepas dari sejarah kekerasannya - lalu diisi ulang oleh estetika meme, budaya daring, dan narasi pemberontakan semu,” katanya.
Ia menilai anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam ekosistem digital karena masih berada dalam proses pencarian identitas dan afiliasi sosial.
“Anak menjadi subjek yang paling rentan dalam ekosistem digital. Ketika konteks sejarah dan etika absen, simbol kebencian, dan praktik kekerasan, menjadi mudah dinormalisasi dan direproduksi tanpa kesadaran kritis,” ujar Radius.
Baca juga: Komdigi ajak masyarakat aktif awasi risiko digital pada anak
Karena itu ia menekankan penanganan terhadap anak yang terpapar ideologi ekstrem tidak cukup hanya melalui pelarangan atau kriminalisasi.
“Respons yang dibutuhkan adalah pendidikan kritis yang mampu membongkar makna simbol, sejarah kekerasan di baliknya, serta membekali anak dengan literasi digital dan etika sosial,” katanya.
Radius menambahkan kasus tersebut menjadi pengingat bagi negara, institusi pendidikan, dan keluarga, untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan anak di ruang digital agar tidak berkembang menjadi sarana ekstremisme dan kekerasan simbolik.
Baca juga: Psikolog sarankan orangtua bekali anak dengan literasi digital
“Neo-Nazi dan white supremacy sejatinya merupakan istilah dan simbol yang sangat terkait dengan sejarah kekerasan rasial di Eropa dan Amerika Serikat, sebuah ideologi supremasi kulit putih yang terlembaga dan melakukan kekejaman secara struktural,” ujar Radius Setiyawan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Densus 88 Polri sebelumnya mengungkapkan adanya pendampingan terhadap 68 anak di 18 provinsi yang diduga terpapar ideologi ekstrem dan berpotensi melakukan kekerasan.
Anak-anak tersebut diketahui tergabung dalam True Crime Community (TCC), sebuah komunitas daring yang menyebarkan paham ekstrem seperti Neo-Nazi dan supremasi kulit putih (white supremacy).
Baca juga: Nezar Patria soroti bahaya fenomena bilik gema di media sosial
Dalam konteks ruang digital, kata dia, simbol dan wacana ekstrem kerap terlepas dari makna historis dan etisnya, sehingga mudah direproduksi melalui estetika meme, budaya daring, dan narasi pemberontakan semu.
“Fenomena ini menegaskan adanya kecenderungan simbol dan wacana Neo-Nazi yang berfungsi sebagai floating signifier - terlepas dari sejarah kekerasannya - lalu diisi ulang oleh estetika meme, budaya daring, dan narasi pemberontakan semu,” katanya.
Ia menilai anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam ekosistem digital karena masih berada dalam proses pencarian identitas dan afiliasi sosial.
“Anak menjadi subjek yang paling rentan dalam ekosistem digital. Ketika konteks sejarah dan etika absen, simbol kebencian, dan praktik kekerasan, menjadi mudah dinormalisasi dan direproduksi tanpa kesadaran kritis,” ujar Radius.
Baca juga: Komdigi ajak masyarakat aktif awasi risiko digital pada anak
Karena itu ia menekankan penanganan terhadap anak yang terpapar ideologi ekstrem tidak cukup hanya melalui pelarangan atau kriminalisasi.
“Respons yang dibutuhkan adalah pendidikan kritis yang mampu membongkar makna simbol, sejarah kekerasan di baliknya, serta membekali anak dengan literasi digital dan etika sosial,” katanya.
Radius menambahkan kasus tersebut menjadi pengingat bagi negara, institusi pendidikan, dan keluarga, untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan anak di ruang digital agar tidak berkembang menjadi sarana ekstremisme dan kekerasan simbolik.
Baca juga: Psikolog sarankan orangtua bekali anak dengan literasi digital
