Kendaraan Terus Bertambah, Mungkinkah Kemacetan Jakarta Berkurang?

Secara struktural, peluang kemacetan berkurang pada 2026 sangat terbatas. Hingga akhir 2025, jumlah kendaraan di Jabodetabek menembus 25 juta unit dan bertambah hampir 3 persen dalam setahun. Pertumbuhan ini jauh melampaui penambahan jalan yang hanya 0,1 persen.

Polisi memang mengklaim durasi kemacetan parah bisa dipangkas sekitar satu jam. Namun, capaian ini lebih bersifat manajerial, bukan penyelesaian akar masalah. Volume kendaraan tetap menjadi tekanan utama ruang jalan Jakarta.

Tanpa pembatasan pertumbuhan kendaraan pribadi, pengurangan kemacetan bersifat semu. Rekayasa lalu lintas hanya menggeser waktu dan titik macet, bukan menghilangkannya secara permanen.

Oleh karena itu, pada 2026 kemacetan mungkin terasa ”lebih cepat reda”, tetapi belum benar-benar berkurang secara signifikan.

Teknologi terbukti membantu meredam dampak terburuk kemacetan. Ribuan kamera lalu lintas dan sistem respons cepat membuat petugas lebih sigap mengurai kepadatan dan kecelakaan di titik krusial.

Namun, teknologi bekerja di hilir. Ia mengatur arus yang sudah padat, bukan mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke jalan. Selama kendaraan terus bertambah, sistem hanya memperlambat kekacauan.

Efektivitas teknologi juga dibatasi perilaku pengendara. Hampir 900.000 pelanggaran tercatat sepanjang 2025, menandakan disiplin berlalu lintas masih rendah.

Tanpa perubahan perilaku dan kebijakan pembatasan kendaraan, teknologi hanya menjadi penyangga, bukan solusi jangka panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 memang masih menempatkan kemacetan sebagai isu prioritas. Subsidi transportasi publik mencapai triliunan rupiah, mencakup Transjakarta, MRT, dan LRT.

Namun, ruang fiskal Jakarta menyempit. Pemangkasan transfer pusat memaksa pemerintah daerah memilih program dengan dampak paling langsung bagi warga.

Artinya, anggaran besar tidak otomatis menjamin kemacetan berkurang. Tantangannya ada pada efektivitas belanja dan integrasi antarmoda, bukan sekadar besaran angka.

Jika dana terserap tanpa perubahan pola mobilitas warga, kemacetan hanya akan dikelola, bukan diselesaikan.

Transportasi publik terintegrasi adalah kunci paling rasional untuk menahan laju kemacetan. Integrasi memudahkan warga berpindah moda tanpa kendaraan pribadi.

Rute LRT Manggarai-Dukuh Atas, misalnya, dinilai strategis karena bertemu banyak moda. Integrasi ini berpotensi mengurangi beban jalan di pusat kota.

Namun, integrasi tidak boleh setengah hati. Jarak antarmoda, keandalan fasilitas, hingga sistem tiket harus benar-benar menyatu.

Tanpa kenyamanan dan kepastian waktu tempuh, warga tetap memilih kendaraan pribadi meski macet.

Status Jakarta sebagai kawasan terpadat dunia memperberat persoalan kemacetan. Mobilitas harian jutaan komuter dari daerah penyangga menciptakan tekanan permanen di jalan.

Kemacetan juga berkaitan dengan ketimpangan. Warga berpenghasilan rendah sering tinggal jauh dari pusat kerja dan terpaksa menempuh perjalanan panjang.

Tanpa perencanaan aglomerasi terpadu, Jakarta akan terus menanggung beban urbanisasi dari wilayah sekitar.

Jika kebijakan tetap parsial, kemacetan pada 2026 bukan hanya bertahan, melainkan berpotensi menjadi masalah sosial yang makin mahal biayanya.