FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap memaparkan tiga mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pertama yang diterapkan saat ini.
“Setidaknya ada 3 mekanisme pemilihan Kepala Daerah, dipilih langsung rakyat one man one vote,” tulid Yudi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (2/1/2025).
Namun sistem ini sedang dikaji. Karena dianggap lebih mahal.
Lalu muncul lah wacana Pilkada dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Yudi, sistem ini membuat peran partai makin kuat.
“Dipilih oleh DPRD hasil pemilu yang hanya 40-100 orang (peran partai kuat),” ujarnya.
Kemudian sistem ketiga, yakni pemilihan langsung oleh peresiden. Untuk yang terakhir ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan besar.
“Presiden langsung yang nunjuk (Kemendagri berperan besar),” terangnya.
“Politik hukum di 2026 akan kemana pilihannya?” sambung Yudi.
Adapun wacana menguatnya Pilkada dipilih DPRD, setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya.
Mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).
Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.
Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.
Namun kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
(Arya/Fajar)
