jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan akan menerapkan skema Work from Home (WFH) penuh waktu di tahun ini.
Full WFH ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari efisiensi anggaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
BACA JUGA: Â Pemprov Jabar Potong Tunjangan ASN yang Liburan saat WFH
Adapun Pemprov Jabar sudah melakukan uji coba WFH dalam dua bulan terakhir, yakni November dan Desember 2025.
Pada November lalu, skema WFH yang diterapkan adalah ASN menjalani kerja dari rumah setiap Kamis, kemudian di bulan berikutnya 50 persen pegawai kerja WFH dan sisanya masih dari kantor.
BACA JUGA: Donasi Pengunjung Tembus Rp100 Juta, Kebun Binatang Bandung Tetap Bertahan
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kedua metode tersebut cukup efektif. Namun, nantinya tetap akan dipilih salah satu yang akan diterapkan di tahun ini.
"Keduanya berdasarkan penilaian berjalan efektif. Namun, nantinya akan ditentukan mekanisme WFH yang akan diterapkan oleh pak Gubernur," kata Herman di Bandung, Jumat (2/1).
BACA JUGA: Monas Dikunjungi 72 Ribu Orang pada Libur Tahun Baru 2026
Herman mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan juga kedua skema ini akan dielaborasikan, baik WFH setiap hari tertentu juga metode 50-50.
Namun, kata dia, Pemprov Jabar sampai saat ini masih mengkaji kedua skema tersebut.
"Nah, kami sedang finalisasi ini kemungkinan kami akan elaborasi dua pendekatan ini. Antara satu hari penuh dengan 50-50. Nanti seperti apa persisnya tunggu yang jelas yang terbaik untuk kinerja," ucapnya.
Menurutnya, kajian ini harus dilakukan secara matang dan teliti, karena berkaitan dengan kinerja dari ASN di masing-masing dinas. Sehingga, sampai saat ini belum ada keputusan pasti.
"Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi efektivitas, tanpa mengurangi kinerja Pemda. Hanya syarat kerjanya yang kami sesuaikan agar berdampak terhadap efektivitas," ujarnya.
Pemprov Jabar dipastikan akan melakukan efisiensi secara maksimal pada tahun ini.
Gubernur Dedi Mulyadi pun meminta seluruh sektor yang bisa diefisiensi harus dilakukan, termasuk WFH yang bisa mengurangi beban operasional kantor.
"Pak Gubernur sudah memberikan arahan, efisiensinya harus habis-habisan. Tetapi kinerjanya tetap terjaga dan kemungkinan kombinasi di antara dua," jelasnya.
Dengan begitu, Herman menyampaikan, besar kemungkinan WFH akan berlaku dalam beberapa hari ke depan.
Skema yang akan dipilih juga nantinya segera diumumkan pekan depan dan dijadikan aturan tetap.
"Kemungkinan dua hari, nanti kita lihat. Apakah kemungkinan hari WFH ditambah kemudian dikombinasi dengan 50-50. Saya kira kan keren banget. Tunggu aja nanti," pungkasnya.(mcr27/jpnn)
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
