Perum Bulog resmi mendapat penugasan menjadi distributor utama MinyaKita. Masuknya Bulog menjadi salah satu distributor MinyaKita tersebut akan memangkas rantai distribusi MinyaKita dari produsen langsung ke pengecer tanpa melalui distributor tingkat dua (D2).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pada akhirnya skema ini akan membuat harga MinyaKita stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per gram.
“Harapannya apa? Untuk memotong rangkaian atau rantai distribusi yang terlalu panjang. Sehingga harga-harga minyak itu betul-betul flat ataupun rendah, menjamin masyarakat dapat membeli dengan murah dengan kualitas yang terjamin,” kata Ahmad Rizal dalam gelaran Konferensi Pers Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (2/1).
Amanah Bulog jadi distributor MinyaKita tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
Dia menjelaskan, dalam beleid itu Bulog bersama ID Food dan Agrinas Palma Nusantara mendapat jatah 35 persen dari kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) minyak goreng.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada Senin (29/12), pemerintah menetapkan cadangan MinyaKita 2026 sebanyak sekitar 790 ribu kiloliter.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita mengatakan, dalam skema baru Bulog bertindak sebagai distributor tingkat satu (D1) dan langsung menyalurkan MinyaKita ke pengecer melalui sistem Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah).
Menurut dia, harga beli dari produsen ditetapkan Rp 13.500 per liter, kemudian Bulog menjual ke pengecer seharga Rp 14.500 per liter.
“Rp 1.000-nya buat apa? Kita kan B2B, di situ kita harus mendistribusikan ke seluruh Indonesia, ada bunga bank, biaya loading unloading dan lain-lain, di situ semuanya. Karena itu nggak ada subsidinya, nggak ada uang dari pemerintah, pakai dana pinjam sama bank,” jelasnya.
Menurut dia, dengan skema tersebut pengecer menjual MinyaKita ke konsumen akhir sesuai HET. Meski biaya distribusi ke wilayah Indonesia timur jauh lebih mahal, Bulog tetap menerapkan satu harga nasional melalui mekanisme subsidi silang.
Feby mengatakan, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), kewajiban DMO MinyaKita per bulan yakni sebesar 200 ribu sampai 250 ribu kiloliter. Jika dipersentasekan, 35 persen dari angka tersebut yang merupakan jatah untuk BUMN pangan adalah 60.000-70.000 kiloliter.
Menurut dia nantinya Bulog akan berdiskusi dengan ID Food dan Agrinas Palma Nusantara mengenai jatah distribusi masing-masing perusahaan pelat merah tersebut.
Dia kemudian memperkirakan anggaran yang dibutuhkan ketiga BUMN pangan tersebut untuk menjadi distributor MinyaKita per bulannya pada 2026.
“Kaliin aja, misalnya kalau seandainya minyak itu dibeli Rp 13.500, sebulan itu taruh lah misalnya taruh lah Rp 50.000-Rp 60.000. Saya nggak tahu ya, bisa mungkin Rp 800-an M (miliar) sebulan lah kali ya,” jelasnya.
Banyak Produsen Ingin Distribusi MinyaKita ke Indonesia TimurFebby juga mengatakan, banyak produsen MinyaKita memprioritaskan pengiriman ke wilayah Indonesia Timur, karena insentif pengali distribusi ke wilayah tersebut lebih besar dibandingkan daerah lain.
Faktor pengali merupakan bentuk insentif yang diberikan kepada produsen minyak goreng yang menyalurkan Minyakita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Insentif tersebut dapat berupa faktor pengali kemasan maupun faktor pengali regional. Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1029 Tahun 2024, penyaluran Minyakita ke wilayah Indonesia Timur mendapat faktor pengali regional yang lebih besar.
Wilayah tersebut meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, dengan faktor pengali sebesar 1,65.
Kondisi ini membuat banyak produsen lebih memilih menyalurkan Minyakita ke kawasan Indonesia Timur, sehingga pasokan di wilayah Jawa kerap terbatas.
"Banyak produsen sekarang pengennya ke daerah timur semua karena kan pengalinya lebih banyak, harusnya tidak boleh seperti itu," ujarnya.
Bulog Mau Beli Gabah Petani Pakai Sistem DigitalPada 2026 ini Bulog berencana menerapkan sistem pembayaran digital dalam pembelian gabah petani. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kecurangan di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan gabah dilakukan langsung sejak panen. Bulog membeli gabah kering panen (GKP) petani di sawah dengan harga Rp 6.500 per kilogram, ditimbang dan dibayar di tempat.
Ke depan, pembayaran tersebut akan dialihkan dari tunai menjadi non-tunai melalui rekening petani. Menurut Rizal, sistem digital membuat pencatatan penyerapan gabah lebih cepat dan bisa dipantau secara real time hingga ke pusat.
“Upaya untuk meminimalisir korupsi. korupsi bisa aja anak-anak bulog yang di lapangan juga ada yang nakal juga. ini supaya tidak nakal kami buat nanti pembayarannya dengan digital, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang untuk berbuat yang aneh-aneh di lapangan,” ujarnya.
Tujuan skema ini juga untuk keamanan karena transaksi pembelian gabah sering melibatkan dana besar hingga ratusan juta rupiah. Kemudian, agar petani terdorong menabung dan mempercepat dan mempermudah pencatatan data penyerapan gabah secara real time hingga ke pusat.
Untuk mengatasi keterbatasan akses perbankan di desa, Bulog akan bekerja sama dengan bank-bank Himbara agar turun langsung membuka rekening petani. Dengan skema ini, penyerapan gabah diharapkan lebih aman, mudah, dan terkontrol.
“Jadi kan sebentar lagi sudah mulai panen, kita akan kumpulkan perbankan nasional jadi harapannya mereka juga sudah mulai menjadikan petani-petani ini menjadi nasabah baru, sehingga nanti lebih mudah lebih aman dan lebih terkontrol,” jelasnya.
