Penulis: Fityan
TVRINews – Sumatra
Distribusi ke Wilayah Bencana Dipercepat Melalui Jalur Udara dan Laut
Perum BULOG mengonfirmasi bahwa ketahanan pangan di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana alam saat ini dalam posisi stabil.
Otoritas pangan nasional tersebut memastikan ketersediaan stok beras mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan logistik yang ada.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan penguatan cadangan pangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan normal di wilayah terdampak.
Langkah ini diambil menyusul arahan langsung dari Presiden dan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi potensi kelangkaan.
"Kami diperintah untuk melipatgandakan tiga kali lipat dari kebutuhan masing-masing provinsi," ujar Ahmad Rizal dalam konferensi pers awal tahun di Jakarta, Jumat 2 Januari 2026.
Detail Cadangan di Wilayah Terdampak
Berdasarkan data terbaru, stok beras di Aceh tercatat sebesar 75.937 ton, diikuti Sumatra Utara dengan 25.781 ton, dan Sumatra Barat sebanyak 8.527 ton.
Strategi penguatan stok ini telah diimplementasikan di tingkat kabupaten, termasuk Bener Meriah di Aceh, di mana alokasi beras ditingkatkan secara signifikan guna menjaga stabilitas pasokan lokal.
Hingga kini, BULOG telah menyalurkan total 14.227 ton bantuan pangan di seluruh wilayah Sumatra yang mengalami dampak bencana.
Kolaborasi Logistik Lintas Sektoral
Mengingat infrastruktur darat yang mengalami kerusakan berat termasuk sejumlah jembatan putus yang memutus akses—BULOG menjalin kemitraan strategis dengan TNI, Polri, dan BNPB untuk memastikan bantuan menjangkau titik-titik terisolasi.
Ahmad Rizal mengungkapkan bahwa kendala aksesibilitas di lapangan diatasi dengan memanfaatkan moda transportasi militer dan armada khusus.
"Untuk beras kita cukup banyak. Tinggal proses bagaimana mendistribusikannya. Karena banyak jembatan yang putus, maka kami berkolaborasi dengan teman-teman TNI AU maupun TNI AL untuk pendistribusian," ungkapnya.
Prosedur penyaluran ini dilakukan melalui koordinasi dengan kepala daerah setempat. Setiap permintaan resmi dari Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota akan segera diproses guna memitigasi risiko kelangkaan pangan di zona merah bencana.
Baca juga: BULOG Serap 3,19 Juta Ton Beras Sepanjang 2025
Editor: Redaktur TVRINews
