Pelaporan Surat Pemberitahuan alias SPT Tahunan 2025 yang dilaporkan pada tahun ini akan wajib menggunakan sistem Coretax. Namun masalah dalam mengakses sistem baru perpajakan ini masih kerap terjadi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya masih menerima complain dari berbagai pihak soal sulitnya mengaktivasi akun Coretax secara mandiri. Banyak masyarakat yang mendatangi kantor pajak untuk dibantu dalam mengaktivasi akun Coretax dan baru berhasil.
“Ada beberapa orang yang ngomel ke saya dalam dua hari ini. Itu kayaknya complicated ya (aktivasi Coretax). Tapi sistemnya sih, kalau ada di kantor Pajak sama orang pajak pasti selesai," kata Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 31 Desember 2025.
Ia akan meminta Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk memberikan edukasi lebih jelas dalam aktivasi akun Coretax.
Apa Saja Kendala Coretax?Sejumlah ekonom menilai implementasi Coretax masih menghadapi banyak kendala. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses Coretax.
“ Selain masalah di sistem, juga ada masalah overload data,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kepada Katadata.co.id, Jumat (2/1).
Hal ini terjadi karena pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi setiap wajib pajak harus mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP masing-masing.
“Ini membuat beban sistem terlalu berat. Jadi, selain isu software (perangkat lunak), juga isu hardware (perangkat keras),” ujar Wijayanto.
Bagaimana Solusinya?Wijayanto mengungkapkan ada dua jalan yang bisa dilakukan pemerintah secara bersamaan. Ia mengusulkan agar sistem pelaporan SPT lama tetap dijalankan.
“Untuk kasus tertentu, tetap perlu menggunakan sistem lama. Selain itu, percepatan perbaikan sistem (Coretax) harus dilaksanakan,” kata Wijayanto.
Menempatkan Sebagai Layanan Publik KritikalEkonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan Coretax menghadapi masalah yang terletak pada kinerja sistem. Selain itu juga kualitas pengalaman pengguna.
“Akses sering melambat, proses login, dan pemulihan kata sandi memicu friksi dan gangguan berulang menciptakan kesenjangan antara sistem berjalan di internal dan layanan terasa macet di sisi wajib pajak,” kata Syafruddin.
Untuk itu, pemerintah perlu menempatkan Coretax sebagai layanan publik kritikal. Dengan begitu dibutuhkan standar kinerja terukur, tata kelola insiden yang disiplin, dan komunikasi yang jujur kepada publik.
Terlebih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) sudah menjadi landasan implementasi. Selain itu pelaporan kewajiban perpajakan bergerak ke kanal elektronik yang makin terintegrasi.
Pemerintah, menurut dia, perlu mengunci agenda pemulihan dengan target jelas, seperti perbaikan keterlambatan dalam satu bulan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penguatan capacity planning, performance tuning, pemantauan error secara real time, dan audit pengalaman pengguna yang memotong budaya laporan menyenangkan atasan.
Dari sisi wajib pajak, strategi paling rasional untuk menjaga kepatuhan saat SPT berjalan melalui Coretax adalah bertindak proaktif. Selain itu, pengguna mengakses hanya melalui domain resmi, siapkan data kontak yang benar, lakukan pelaporan lebih awal untuk menghindari jam padat, dokumentasikan error untuk mempercepat penanganan, dan gunakan prosedur reset yang tertib saat lupa kata sandi.
