Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) pada awal tahun 2026 ini mencapai 3,24 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa besaran tersebut merupakan sisa persediaan pasokan alias carry over stok dari tahun lalu.
“Stok beras Bulog di akhir tahun 2025 kemarin sampai dengan pukul 00.00 di tahun 2026 adalah 3.248.472 ton,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, jumlah tersebut juga melanjutkan tren positif dari cadangan stok beras tertinggi yang sempat dicatatkan Bulog pada pertengahan 2025, yakni sekitar 4,2 juta ton.
Rizal menyebut bahwa saat ini, Bulog tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis menyongsong peningkatan target penyerapan gabah atau beras petani yang menjadi 4 juta ton, serta target serapan jagung yang menjadi 1 juta ton.
Untuk memenuhi tujuan tersebut, dia mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah merencanakan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen, guna memperkuat pengelolaan hasil pangan dari hulu ke hilir.
Baca Juga
- Bos Bulog Sebut Beras Satu Harga di RI Bisa Terwujud, Asalkan...
- Bulog Tetap Salurkan Bansos Beras Tahun Ini, Segini Besarannya
- Serapan Beras Bulog Terdampak Bencana Aceh-Sumatra, Stok Aman?
"Kami ingin hasil produksi petani tidak hanya terserap, tetapi juga terjaga mutunya dan memiliki nilai tambah," pungkas purnawirawan TNI ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung. Menurut Zulhas, penugasan pengadaan cadangan pangan tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.
“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikan jadi 4 juta,” kata Zulhas usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).
