Tanpa persetujuan RKAB, emiten tambang berpotensi menghentikan sementara kegiatan operasional.
IDXChannel - Ketidakpastian kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 masih membayangi prospek kinerja emiten tambang di tengah tren penguatan harga nikel global.
Adapun kontrak nikel forward tiga bulan di London Metal Exchange (LME) tercatat naik 5,2 persen sejak awal pekan ke level USD16.646 per ton pada 31 Desember 2025.
Capaian tersebut menjadi level mingguan tertinggi dalam sembilan bulan terakhir, sekaligus melanjutkan reli harga nikel yang telah menguat 13,5 persen secara bulanan (month-on-month/mom).
Kenaikan harga ini terutama dipicu oleh sinyal kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana mengurangi pasokan nikel guna menopang harga di pasar global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi adanya rencana pemangkasan produksi bijih nikel nasional pada 2026, meski belum merinci besaran pengurangannya.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel global, di tengah tekanan harga akibat kelebihan suplai dalam beberapa tahun terakhir.
Sinyal pengetatan pasokan sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, pada pertengahan Desember 2025.
Pemerintah disebut berencana menetapkan target produksi bijih nikel sekitar 250 juta ton dalam RKAB 2026, turun sekitar 34 persen dibandingkan target RKAB 2025 sebesar 379 juta ton. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menahan tekanan harga akibat oversupply.
Namun di sisi korporasi, ketidakpastian perizinan justru mulai berdampak pada operasional emiten. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengumumkan bahwa hingga 2 Januari 2026 perseroan belum memperoleh persetujuan RKAB 2026.
Akibatnya, INCO terpaksa menghentikan sementara kegiatan operasional pertambangan di seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga izin resmi diterbitkan.
Riset Stockbit pada Jumat (2/1/2026) menilai, kondisi tersebut menambah kekhawatiran pasar bahwa kebijakan RKAB, meski berpotensi menopang harga komoditas, dapat menahan volume produksi dan penjualan emiten pada awal 2026.
"Tanpa persetujuan RKAB, emiten tambang berpotensi menghentikan sementara kegiatan operasional, sehingga produksi dan penjualan pada 2026 tertahan," tulis Stockbit.
Selain itu, pasar juga masih mencermati tingginya stok nikel di LME yang telah melampaui 250 ribu ton per 31 Desember 2025, jauh di atas rata-rata 2025 sekitar 212 ribu ton dan posisi awal tahun di kisaran 160 ribu ton. Level persediaan yang tinggi ini berpotensi membatasi ruang kenaikan harga nikel ke depan.
Meski dibayangi ketidakpastian kebijakan, penguatan harga nikel tetap mendorong pergerakan saham emiten di lantai bursa.
Hingga Jumat (2/1/2026), saham PT PAM Mineral Tbk (NICL) melonjak 13,99 persen, disusul PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) yang naik 8,77 persen.
Lalu PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) menguat 6,90 persen, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) naik 3,56 persen, serta PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang bertambah 2,42 persen.
(DESI ANGRIANI)
