Di 2026, MPP Kota Bandung Optimistis Investasi Capai Rp11,363 Triliun

SUASANA cerah di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur, menjadi penanda semangat baru jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dalam menyongsong tahun kerja 2026. 

Seluruh pegawai DPMPTSP mengikuti kegiatan kerja bakti yang dirangkai dengan pembinaan kepegawaian dan pengarahan langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda ) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain Jumat (2/1).

Kegiatan ini bukan sekadar membersihkan lingkungan kantor, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi awal tahun, penguatan semangat aparatur, serta penegasan peran strategis DPMPTSP dalam menggerakkan roda investasi dan perekonomian Kota Bandung.

Dalam arahannya, Sekda mengingatkan pentingnya kebersamaan dan aksi nyata seluruh ASN dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks. Ia menyebut Bandung sebagai kota yang dinamis, dengan keterbatasan wilayah namun memiliki potensi ekonomi dan investasi yang sangat besar.

“Bandung ini kota kecil secara wilayah, tapi target investasinya besar. Di sinilah tantangan kita. Bukan hanya DPMPTSP, tapi seluruh perangkat daerah harus saling mendukung,” ungkapnya.

Iskandar juga memberikan apresiasi atas perkembangan pesat MPP Kota Bandung yang dinilainya semakin matang, inovatif, dan menjadi rujukan daerah lain.  MPP bukan hanya pusat layanan administratif, tetapi juga wajah pemerintah di mata masyarakat. Salah satu inovasi yang disorot adalah layanan wali nikah yang terintegrasi di MPP Kota Bandung dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga bulan, layanan tersebut telah melayani sekitar 200 pasangan.

“Ini bukti bahwa pelayanan publik bisa dibuat mudah, dekat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang harus terus dikembangkan,” jelasnya.

Iskandar juga menyinggung transformasi birokrasi yang tengah berjalan, khususnya perubahan jabatan struktural ke fungsional. Ia menilai, perubahan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penurunan peran, melainkan sebagai upaya percepatan dan profesionalisasi kerja ASN.

“Sistem boleh berubah, tapi target dan kinerja tidak boleh turun. Saya yakin DPMPTSP mampu menjawab itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Erick Attauriq melaporkan capaian kinerja dan langkah strategis yang tengah disiapkan jajarannya memasuki 2026. Realisasi investasi Kota Bandung sepanjang 2025 menunjukkan tren sangat positif. Target investasi dalam RKPD 2025 sebesar Rp7 triliun berhasil dilampaui, dengan capaian hingga triwulan ketiga mencapai Rp10,162 triliun.

“Ini menjadi modal optimisme kita. Namun tantangan ke depan juga semakin besar. Memasuki 2026, target investasi dalam RPJMD ditetapkan sebesar Rp11,363 triliun, seiring target pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan mencapai 5,35 persen," paparnya.

Erick menambahkan, untuk menjawab tantangan tersebut, DPMPTSP mengusulkan penyesuaian sistem kerja serta penguatan struktur organisasi, termasuk pengembangan MPP agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan dan investasi. Sekitar 80 persen ASN di lingkungan DPMPTSP saat ini merupakan pejabat fungsional. Komposisi ini, justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan sistem kerja yang tepat, kolaboratif dan berbasis kinerja.

“Dengan sistem kerja yang baru, koordinasi kita sederhanakan tanpa mengurangi tanggung jawab jabatan fungsional. Prinsipnya, kerja tetap cepat, target tetap tercapai,” terangnya.

Kegiatan pengarahan ditutup dengan kerja bakti bersama di lingkungan kantor DPMPTSP. Bagi jajaran DPMPTSP, kerja bakti ini menjadi simbol kesiapan menyambut tahun 2026 dengan lingkungan yang bersih, sistem kerja yang lebih solid, serta semangat pelayanan yang semakin kuat. (E-2)