”Kage Bunshin no Jutsu” Bulog

Perum Bulog memulai perjalanan beratnya pada 2026. Kemampuannya memperkuat cadangan pangan pemerintah, menyalurkan bantuan pangan, serta menstabilkan stok dan harga pangan bakal diuji sepanjang tahun ini.

Kehadirannya di hampir setiap daerah di Indonesia selalu dinanti baik dalam situasi khusus maupun normal. Kehadiran itu ibarat kage bunshin no jutsu atau teknik mencipta ratusan bahkan ribuan klon fisik—bukan sekadar bayangan—milik Naruto, salah satu tokoh anime Jepang.

Sepanjang 2025, Bulog terengah-engah menjalankan sejumlah mandat pemerintah. Pemerintah menugasi Bulog menyerap gabah petani sebanyak 3 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

Gabah yang diserap berupa gabah kering panen (GKP) any quality atau berbagai kualitas mutu tanpa rafaksi. Bulog harus membeli GKP itu minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 6.500 per kilogram (kg).

Bulog juga diminta menyerap 300.000 ton jagung pipilan kering di tingkat petani untuk cadangan jagung pemerintah (CJP). Jagung tersebut wajib dibeli Bulog minimal sesuai HPP, yakni Rp 5.500 per kg. CJP itu akan digunakan untuk menstabilkan stok dan harga pakan ternak.

Dari sisi pendanaan, Bulog tak sekhawatir tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Bulog telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sejak 24 Januari 2025.

Dari sisi pendanaan, Bulog tak sekhawatir tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Bulog telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sejak 24 Januari 2025 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

Sebagai OIP, Bulog berhak mendapatkan dana investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp 16,6 triliun untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah. Dana yang disalurkan melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN) itu merupakan sumber alternatif modalitas selain subsidi.

Tak mengherankan jika sepanjang 2025 total pengadaan CBP oleh Bulog bisa tembus 3,19 juta ton. CBP itu berasal dari serapan 4,54 juta ton GKP, 6.863 ton gabah kering giling (GKG), dan 765.504 ton beras.

Capaian itu berbeda dengan capaian CJP. Dari target serapan 300.000 ton, Bulog hanya mampu merealisasikannya sebanyak 101.968 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 101.770 ton diserap melalui skema kewajiban pelayan publik (PSO) dan 198 ton komersial.

Sementara dari sisi mutu produksi dan pengelolaan beras, Bulog menghadapi sejumlah kendala. Biaya produksi beras Bulog menjadi kian tinggi apabila GKP yang didapat berkualitas rendah, bahkan buruk. Mutu beras Bulog yang berasal dari gabah tersebut juga dipertaruhkan.

Bulog juga mengalami ”obesitas” CBP meskipun memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini membuat Bulog harus mengeluarkan dana tambahan untuk menyewa gudang-gudang filial.

Tak hanya itu, Bulog masih menyimpan sisa beras yang diimpor dari sejumlah negara pada 2024. Pada awal Oktober 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan sebanyak 29.990 ton beras Bulog turun mutu. Beras yang kualitasnya turun itu terdiri dari 3.100 ton beras hasil pengadaan dalam negeri dan 26.890 ton beras impor atau pengadaan dari luar negeri.

Bapanas juga mendapati 1,45 juta ton beras impor atau 37,95 persen dari total CBP sudah berusia simpan lebih dari enam bulan. Bulog pun diminta mengolah ulang beras itu untuk memperbaiki mutu beras tersebut sebelum disalurkan. Jika benar-benar tak layak konsumsi, beras turun mutu itu dilelang untuk pakan ternak (Kompas, 6/10/2025).

Di luar pengadaan beras dan jagung, Bulog juga menyetok Minyakita atau minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Bulog juga ditugasi menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah.

Bulog juga menjadi ujung tombak utama program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran jagung pakan para peternak ayam rakyat. Bulog mencatat, sepanjang 2025, penyaluran beras SPHP mencapai 795.000 ton, bantuan pangan berupa beras 785.000 ton dan jagung pakan 51.211 ton.

Dalam situasi darurat bencana, Bulog juga menyalurkan bantuan bencana sebesar 14.227 ton beras di wilayah Sumatera. Dari jumlah itu, Aceh memperoleh 8.676 ton beras, Sumatera Utara 4.482 ton beras, dan Sumatera Barat 1.069 ton beras.

Pada 2026, Bulog bakal menghadapi kondisi dan pola kerja yang serupa tetapi tak sama. Kenapa tak sama? Dari sisi target CBP dan CJP, pemerintah menaikkan target serapan gabah dan jagung masing-masing menjadi 4 juta ton setara beras dan 1 juta ton jagung pipilan kering.

Bulog bersama ID Food juga wajib mengelola cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP). Kedua perusahaan pelat merah itu bakal berperan sebagai distributor utama (D1) Minyakita. Keduanya akan mendapatkan jatah Minyakita sebanyak 35 persen dari total realisasi kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) para eksportir sejumlah produk turunan kelapa sawit.

Sejak 2014, margin fee untuk Bulog tidak pernah berubah, yakni Rp 50 per kg. Padahal, distribusi beras, terutama ke daerah-daerah terpencil membutuhkan biaya logistik besar.

Dari sisi pendanaan, pemerintah bakal mengalokasikan dana Rp 22,7 triliun kepada Bulog melalui APBN 2026. Selain itu, pemerintah juga akan menggulirkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk membangun 100 gudang Bulog.

Kendati begitu, Bulog berharap agar pemerintah menaikkan margin fee atau imbal keuntungan atas penyaluran beras SPHP berdasarkan penugasan pemerintah. Sejak 2014, margin fee untuk Bulog tidak pernah berubah, yakni Rp 50 per kg. Padahal, distribusi beras, terutama ke daerah-daerah terpencil, membutuhkan biaya logistik besar.

Dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Pangan pada 29 Desember 2025, margin fee itu diusulkan sebesar 7-10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras. Usulan tersebut merujuk pada skema penugasan pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang memperoleh margin fee 10 persen.

Di sisi lain, Bulog juga memerlukan pendanaan dalam pengadaan CMGP. Ini mengingat Minyakita dari hasil DMO tidak diberikan gratis atau subsidi. Bulog dan ID Food harus membelinya dengan harga Rp 13.500 per liter sebelum menjualnya ke pengecer seharga Rp 14.500 per liter.

Dana dari APBN 2026 senilai Rp 22,7 triliun belum tentu cukup. Apalagi jika pemerintah masih memberlakukan kebijakan pembelian GKP any quality di tingkat petani sesuai HPP Rp 6.500 per kg.

Tak hanya itu, Bulog juga bakal menghadapi tantangan yang sama seperti tahun lalu. Bulog perlu menjaga kualitas atau mutu CBP agar tidak terjadi disposal. Salah satu kuncinya adalah dengan memperbanyak dan memperluas kanal-kanal penyaluran Bulog.

Bulog juga masih perlu menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat korban bencana di Sumatera. Kala stok dan harga pangan bergejolak, Bulog mau tidak mau bakal ditugasi pemerintah untuk menggelar operasi pasar atau program SPHP.

Dengan tanggung jawabnya yang semakin besar itu, Bulog perlu mengoptimalkan strategi kage bunshin no jutsu. Strategi itu bukan hanya sekadar bayangan, melainkan benar-benar merepresentasikan kehadiran Bulog, termasuk di wilayah Indonesia timur.