Jazuli Nilai Serangan AS Langgar Kedaulatan Venezuela dan Abaikan Piagam PBB, Bahaya jika Dibiarkan

MerahPutih.com - Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, mengecam keras serangan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang dinilainya sebagai tindakan sepihak dan mencederai prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Ia menilai aksi tersebut berpotensi merusak tatanan global yang selama ini dibangun melalui mekanisme hukum dan diplomasi internasional.

Menurut Jazuli, serangan militer yang dilakukan AS tidak hanya melanggar kedaulatan Venezuela sebagai negara berdaulat, tetapi juga mengabaikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi fondasi utama hubungan antarnegara.

Ia menegaskan, tidak ada pembenaran bagi negara mana pun untuk menggunakan kekuatan militer secara sepihak demi kepentingan politik dan kekuasaan.

“Serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan,” kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (4/1).

Baca juga:

Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir

Selain melancarkan serangan, AS juga menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Jazuli menilai tindakan tersebut semakin memperjelas pelanggaran terhadap norma dan tata hukum internasional, mengingat Venezuela merupakan negara berdaulat yang memiliki pemerintahan sah.

Ia mengingatkan bahwa praktik semacam ini sangat berbahaya apabila dibiarkan dan diterima sebagai hal yang lumrah dalam hubungan internasional. Menurutnya, pembiaran terhadap tindakan sepihak negara kuat akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum internasional.

“Jika hukum internasional dianggap bisa dilanggar begitu saja oleh negara-negara berkuasa, maka dunia akan berada di ambang chaos dan ketidaktertiban global,” ujarnya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional berpotensi memperbesar konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global. Ia bahkan mengingatkan ancaman pecahnya konflik berskala besar.

Oleh karena itu, JDF Asia Pasifik mendesak PBB dan komunitas internasional untuk bersikap tegas, menegakkan hukum internasional secara adil, serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.

Jazuli menegaskan, perdamaian dunia hanya dapat terwujud apabila seluruh negara tunduk pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum internasional. (Pon)