Bisnis.com, JAKARTA — Tumbangnya Presiden Venezuela Nicolás Maduro karena ditangkap oleh Amerika Serikat kembali menyorot krisis utang negara tersebut, yang merupakan salah satu kasus gagal bayar (gagal bayar) terbesar di dunia dan hingga kini belum terselesaikan.
Setelah bertahun-tahun dilanda krisis ekonomi dan sanksi Amerika Serikat yang memutus akses Venezuela ke pasar modal internasional, negara itu resmi gagal bayar pada akhir 2017. Kala itu, Venezuela menunggak pembayaran obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan minyak negara, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Sejak saat itu, akumulasi bunga tertunggak serta klaim hukum terkait ekspropriasi aset di masa lalu terus menambah beban utang pokok yang belum dibayar. Kondisi ini membuat total kewajiban eksternal Venezuela membengkak jauh melampaui nilai nominal obligasi awalnya.
Utang bermasalah Venezuela sempat reli dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025, seiring spekulasi pasar terhadap peluang perubahan politik di negara Amerika Latin tersebut.
Melansir Reuters pada Senin (5/1/2026), para analis memperkirakan Venezuela memiliki sekitar US$60 miliar obligasi yang telah gagal bayar. Namun, jika memasukkan kewajiban PDVSA, pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional, total utang eksternal diperkirakan mencapai US$150 miliar hingga US$170 miliar, tergantung perhitungan bunga tertunggak dan putusan pengadilan.
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) nominal Venezuela pada 2025 sekitar US$82,8 miliar. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB diperkirakan berada di kisaran 180%—200%.
Baca Juga
- China, Rusia hingga Spanyol Kecam Aksi AS di Venezuela usai Maduro Ditangkap
- Kronologi hingga Alasan Kenapa Maduro Ditangkap, Berikut Fakta-faktanya
- Pasar Keuangan Global Hadapi Lonjakan Risiko Geopolitik usai AS Tangkap Maduro
Salah satu obligasi PDVSA yang jatuh tempo pada 2020 dijamin dengan mayoritas saham di perusahaan penyulingan berbasis di AS, Citgo Petroleum, yang pada akhirnya dimiliki oleh PDVSA. Aset ini kini menjadi pusat upaya pemulihan nilai oleh para kreditur melalui proses hukum di Amerika Serikat.
Bertahun-tahun sanksi, termasuk larangan perdagangan utang Venezuela, membuat kepemilikan obligasi sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diyakini berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut sebagai vulture funds.
Selain itu, terdapat kelompok perusahaan yang memenangkan kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengesahkan putusan bernilai miliaran dolar kepada ConocoPhillips dan Crystallex, di antara lainnya, yang memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.
Jumlah pihak yang diakui pengadilan dan berhak menagih klaim terus bertambah, terutama dalam proses hukum di AS yang menargetkan induk Citgo.
Pengadilan di Delaware telah mendaftarkan klaim senilai sekitar US$19 miliar untuk lelang PDV Holding—perusahaan induk Citgo—angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.
Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang selama ini memberikan pinjaman kepada pemerintahan Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, data pasti sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak mempublikasikan statistik utang secara komprehensif.
Dengan banyaknya klaim, proses hukum yang berjalan, serta ketidakpastian politik, restrukturisasi utang Venezuela diperkirakan akan berlangsung panjang dan kompleks.
Restrukturisasi utang umumnya memerlukan program IMF sebagai jangkar, termasuk penetapan target fiskal dan asumsi keberlanjutan utang. Namun, Venezuela hampir dua dekade tidak menjalani konsultasi tahunan IMF dan masih terisolasi dari pembiayaan lembaga tersebut.
Sanksi AS juga menjadi hambatan besar. Sejak 2017, pembatasan yang diberlakukan pemerintahan AS—baik dari Partai Republik maupun Demokrat—secara signifikan membatasi kemampuan Venezuela untuk menerbitkan atau merestrukturisasi utang tanpa izin khusus dari Departemen Keuangan AS.
Hingga kini, masa depan sanksi tersebut masih belum jelas. Presiden Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengelola negara produsen minyak itu untuk sementara waktu.
Indeks obligasi Venezuela mencatatkan imbal hasil sekitar 95% sepanjang 2025. Saat ini, sebagian besar obligasi diperdagangkan di kisaran 27—32 sen per dolar, menurut data MarketAxess.
Analis Citigroup pada November lalu memperkirakan pemangkasan nilai pokok (haircut) setidaknya 50% diperlukan untuk memulihkan keberlanjutan utang dan memenuhi potensi persyaratan IMF.
Dalam skenario dasar Citi, Venezuela dapat menawarkan obligasi bertenor 20 tahun dengan kupon sekitar 4,4%, ditambah obligasi tanpa kupon (zero-coupon) bertenor 10 tahun sebagai kompensasi bunga tertunggak.
Dengan asumsi imbal hasil keluar (exit yield) 11%, nilai kini bersih paket tersebut diperkirakan berada di kisaran pertengahan 40 sen per dolar, dan berpotensi meningkat mendekati 50 sen jika disertai instrumen kontinjensi seperti waran berbasis harga minyak.
Investor lain memproyeksikan kisaran yang lebih lebar. Aberdeen Investments, misalnya, sebelumnya memperkirakan tingkat pemulihan sekitar 25 sen per dolar. Namun, perbaikan skenario politik dan sanksi dinilai dapat mendorong pemulihan ke kisaran 30—35 sen per dolar, tergantung struktur kesepakatan dan penggunaan instrumen berbasis minyak atau PDB.
Asumsi pemulihan tersebut berpijak pada kondisi ekonomi yang masih suram. Ekonomi Venezuela menyusut tajam sejak 2013 seiring anjloknya produksi minyak, melonjaknya inflasi, dan meningkatnya kemiskinan.
Meski aktivitas ekonomi mulai stabil, harga minyak global yang lebih rendah serta diskon terhadap minyak mentah Venezuela membatasi potensi penerimaan negara. Kondisi ini menyisakan ruang yang sangat sempit untuk membayar utang tanpa restrukturisasi besar-besaran.
Situasi juga diperburuk oleh langkah terbaru AS yang memblokade kapal tanker minyak yang terkena sanksi.
Trump menyatakan perusahaan minyak AS siap menghadapi tantangan berinvestasi di Venezuela untuk memulihkan produksi. Namun, detail dan jadwal realisasinya masih belum jelas. Saat ini, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar asal AS yang masih beroperasi di ladang minyak Venezuela.
