Polemik dan Fakta-fakta Trump Tangkap Presiden Venezuela

Bisnis.com, JAKARTA - Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden As Trump menjadi kasus baru yang terjadi di dunia.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan berbagai polemik dan PPB juga buka suara. Adapun penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro karena negara tersebut memiliki banyak utang dan kini sedang mengalami krisis.

Simak fakta-fakta penangkapan Maduro oleh Trump: 1. Penangkapan Presiden Venezuela Tidak Hormati Hukum Internasional 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane.

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia. Menurutnya, penangkapan ini sangat prihatin, karena melanggar hukum internasional.

2. Wapres Venezuela Gantikan Presidennya

Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro, menurut keputusan Kamar Konstitusional yang dibacakan ketuanya, Caryslia Beatriz Rodriguez.

"Mengingat situasi luar biasa akibat penculikan Presiden Nicolas Maduro Moro, yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan fungsinya, perintahkan agar Wakil Presiden Eksekutif Republik mengambil alih dan menjalankan secara sementara semua kekuasaan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan Presiden Republik Bolivarian Venezuela," kata Caryslia dilansir dari Antara, Minggu (4/1/2026).

Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu, imbuh Caryslia dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh VTV.

Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.

Dalam hal itu, pengadilan mengambil "tindakan perlindungan darurat dan preventif" untuk memastikan keberlangsungan administrasi dan pertahanan negara.

3. Pemegang Klaim Utang

Bertahun-tahun sanksi, termasuk larangan perdagangan utang Venezuela, membuat kepemilikan obligasi sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diyakini berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut sebagai vulture funds.

Selain itu, terdapat kelompok perusahaan yang memenangkan kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengesahkan putusan bernilai miliaran dolar kepada ConocoPhillips dan Crystallex, di antara lainnya, yang memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.

Jumlah pihak yang diakui pengadilan dan berhak menagih klaim terus bertambah, terutama dalam proses hukum di AS yang menargetkan induk Citgo.

Pengadilan di Delaware telah mendaftarkan klaim senilai sekitar US$19 miliar untuk lelang PDV Holding—perusahaan induk Citgo—angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang selama ini memberikan pinjaman kepada pemerintahan Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, data pasti sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak mempublikasikan statistik utang secara komprehensif.

4. Ekspor Minyak Venezuela Lumpuh

Ekspor minyak Venezuela lumpuh total seiring gejolak politik yang semakin meningkat. Ekspor minyak juga lumpuh imbas langkah-langkah sanksi Amerika Serikat (AS) yang diperketat. Dilansir dari berbagai sumber, kelumpuhan ini terjadi setelah AS mengumumkan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang keluar-masuk perairan Venezuela.

Langkah ini bertepatan dengan operasi yang melibatkan ekstraksi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dari Caracas, di saat Washington menyatakan akan memfasilitasi transisi politik di negara Amerika Selatan tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa embargo minyak kini dalam efektivitas penuh. Ini merupakan sebuah langkah yang semakin membatasi aktivitas ekspor minyak yang sebelumnya sudah menurun tajam akibat sanksi.

Data pemantauan menunjukkan beberapa kapal yang baru saja memuat minyak atau bahan bakar untuk tujuan ke AS hingga Asia masih tertahan di pelabuhan dan belum berangkat. Kapal lain yang menunggu muatan justru kembali ke laut tanpa muatan.

Menurut data TankerTrackers.com, tidak ada kapal tanker yang sedang melakukan pemuatan di pelabuhan minyak utama Venezuela di Jose pada akhir pekan. Penghentian total ekspor minyak, termasuk kapal tanker yang disewa PDVSA (perusahaan minyak negara) maupun mitra utamanya, Chevron.