Matamata.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menegaskan bahwa operasi militer AS di Venezuela baru-baru ini tidak memerlukan persetujuan Kongres. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan operasi penegakan hukum untuk menangkap Nicolas Maduro, bukan sebuah invasi atau pendudukan militer berkepanjangan.
"Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Operasi ini sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan penegakan hukum," ujar Rubio dalam wawancara dengan NBC News, Senin (5/1/2026).
Pernyataan ini merespons kritik sejumlah anggota Kongres AS yang menyebut operasi tersebut ilegal karena dilakukan tanpa mandat legislatif.
Penangkapan Maduro dan Eskalasi di Caracas Sebelumnya, pada Sabtu (3/1), Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah melancarkan operasi besar yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya dilaporkan telah dibawa keluar dari wilayah Venezuela.
Laporan media menyebutkan adanya ledakan di ibu kota Caracas yang melibatkan unit elit Delta Force AS. The New York Times, mengutip pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk personel militer dan warga sipil.
Trump sempat mengunggah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima. Di sisi lain, media AS menyiarkan rekaman pesawat yang mendarat di Negara Bagian New York, yang diduga membawa Maduro di bawah kawalan ketat aparat penegak hukum.
Reaksi Internasional dan Dewan Keamanan PBB Otoritas Venezuela mengaku tidak memiliki informasi pasti mengenai keberadaan pemimpin mereka dan menuntut bukti bahwa Maduro masih hidup.
Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam keras tindakan tersebut dan telah mengajukan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan berlangsung hari ini, 5 Januari.
Sementara itu, Rusia menyatakan keprihatinan mendalam dan solidaritasnya kepada Venezuela. Moskow menyebut tindakan AS sebagai bentuk agresi dan pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional.
"Kami menuntut pembebasan segera (Maduro dan istrinya) dan menyerukan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia.
- Jembatan Darurat Kampung Owaq Aceh Tengah Dibangun, Akses Menuju Jamat Kembali Pulih
Pemerintahan Trump sendiri tetap bersikeras bahwa Maduro adalah target penegakan hukum yang harus segera diadili atas berbagai dakwaan kriminal. (Antara)
