PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan wacana pilkada melalui DPRD yang didorong oleh elite politik. Sebab, itu menyangkut kedaulatan rakyat dan keistimewaan tiap individu untuk memilih sosok pemimpin yang diinginkan.
"Terus mengawasi dan juga terus menyuarakan bahwa pilkada secara langsung adalah kedaulatan rakyat yang harus dijaga," kata peneliti Perludem Haykal saat dihubungi, Senin (5/1).
Wacana pengembalian sistem pilkada melalui DPRD dinilai cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut dipandang menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia yang berada di titik terendah dan menggerus kedaulatan rakyat.
Pilkada tak langsung juga dikhawatirkan akan mengganggu proses penyaluran aspirasi publik terhadap pemerintahan di daerah. Itu karena pemilihan kepala daerah akan cenderung bersifat tertutup dan sulit untuk diawasi oleh masyarakat.
Belum lagi, kata Haykal, pilkada tak langsung membuka ruang bagi penyuburan praktik-praktik gelap yang dilakukan oleh elite partai. "(Karena itu) kita juga harus terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan menelusuri bagaimana kemudian proses revisi UU Pemilu berjalan di DPR," tuturnya.
Para elite politik semestinya mau untuk kembali melihat ke belakang, saat publik protes ketika wacana serupa muncul sekitar satu dekade lalu. Tak menutup kemungkinan, kata Haykal, gelombang protes akan terjadi lagi jika gagasan pengembalian sistem pilkada menjadi tak langsung terus diupayakan.
"Itu sangat potensial untuk terjadi saat ini juga karena bagaimana pun, rakyat punya keinginan yang besar agar kemudian pilkada itu tetap dijalankan secara langsung sebagai bagian dari pengenjawantah kedaulatan rakyat itu sendiri," pungkasnya. (Mir/M-3)
