EtIndonesia. – Ketika memasuki penghujung tahun 2025 dan menyambut tahun baru, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih terjebak dalam bayang-bayang kebijakan satu dekade terakhir. Meskipun narasi yang dibangun adalah keberlanjutan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa beban kegagalan struktural masa lalu—mulai dari tata kelola bencana hingga pelemahan otonomi daerah—menjadi ujian berat yang belum teratasi sepenuhnya.
Dalam diskusi refleksi kebangsaan di kanal YouTube Kanal SA (31/2/2025), pakar otonomi daerah Profesor Ryaas Rasyid menyoroti bahwa pemerintahan saat ini memikul beban dari kesalahan kebijakan masa lalu. Ia menekankan bahwa tugas utama presiden seharusnya bukanlah sekadar melanjutkan, melainkan melakukan koreksi total terhadap arah pembangunan yang menyimpang,.
“Semuanya harus dikoreksi. Itu sebenarnya tugas pokoknya Prabowo, bukan melanjutkan,” tegas Ryaas Rasyid dalam ruang dialektika tersebut,. Menurutnya, kegagalan mendefinisikan masalah sejak awal membuat pemerintah gagap dalam mengambil tindakan nyata.
Kegagapan Mitigasi: Belajar dari Bencana Sumatera
Salah satu parameter kegagalan yang disoroti adalah penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat). Ryaas membandingkan respon pemerintah saat ini dengan penanganan tsunami Aceh 2004 yang dinilai jauh lebih lincah dan solid,. Keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional meskipun korban jiwa mencapai lebih dari 1.000 orang dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat,.
Ryaas menduga ada asimetri informasi atau kepentingan tertentu yang dilindungi di balik bencana tersebut, terutama terkait isu penggundulan hutan oleh perusahaan besar,. Ia mengibaratkan pemerintah seperti seorang dokter yang gagal menuliskan resep karena salah melakukan diagnosis.
“Pemerintah itu seperti dokter memang, dia tidak bisa menghantam saja. Begitu Anda mengaku batuk, langsung dikasih obat flu… kalau Anda salah mendeskripsikan, akan salah membuat analisis, akan salah membuat action,” jelas Ryaas menggambarkan ketidaksinkronan antara penyebab bencana (kerusakan hutan) dengan kebijakan yang diambil,.
Daerah yang Lumpuh akibat Resentralisasi
Persoalan kian pelik dengan adanya tren resentralisasi kewenangan yang memangkas otonomi daerah, termasuk melalui UU Cipta Kerja,. Ryaas menilai daerah kini kehilangan kreativitas dan kemampuan spontan dalam mengatasi keadaan darurat karena seluruh sumber daya keuangan ditarik ke pusat,.
“Indonesia ini adalah daerah-daerah. Ketika Anda potong anggaran 30 persen ke daerah, itu otomatis menimbulkan kelambatan gerak ekonomi daerah… kalau daerah lumpuh, Indonesia lumpuh,” ujarnya. Akibatnya, pemerintah daerah seperti di Aceh merasa putus asa hingga menyurati PBB karena merasa bantuan dari Jakarta tidak memadai,.
Menanti Kekompakan Kabinet di 2026
Memasuki tahun 2026, tantangan konsolidasi kabinet masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ryaas menyebut susunan menteri saat ini sebagai “kabinet darurat” yang belum kompak dan masih saling mengintip satu sama lain. Ia juga mengkritik fenomena di mana para menteri atau pejabat tinggi, seperti Kapolri atau Menteri Hukum, membuat tafsiran mandiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa arahan jelas dari Presiden,.
Bagi Ryaas, demokrasi bukan sekadar prosedur pemilihan, melainkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan bahwa tanpa kecerdasan dan kesejahteraan minimum di tingkat masyarakat, demokrasi hanya akan menjadi alat produksi koruptor,.
“Jangan pemerintahnya mandek lalu mengharap masyarakatnya yang bangkit. Prakarsa kebaikan itu harus ada di pemerintah, penguasalah yang punya berbagai macam sumber daya,” pungkas Ryaas Rasyid menutup refleksinya untuk tahun mendatang. Ia menekankan bahwa reformasi sejati hanya bisa berjalan jika pemegang kendali memiliki niat kuat untuk mengoreksi kesalahan diri sendiri. (isw)
