Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen-P2MI) bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO) akan menyusun peta jalan reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) setelah mereka kembali ke tanah air.
Pertemuan antara Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, dan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, berlangsung di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2026.
"Roadmap reintegrasi ini penting untuk memastikan PMI tidak hanya terlindungi saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kepastian masa depan ketika kembali ke tanah air baik melalui wirausaha, bekerja di pasar kerja dalam negeri atau opsi lainnya," ungkap Christina.
Penyusunan Peta Jalan dan Peran Lembaga TerkaitChristina menjelaskan bahwa penyusunan peta jalan ini memerlukan pemetaan yang jelas terhadap peran kementerian dan lembaga terkait.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta skema implementasi yang realistis dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Christina turut menyoroti keberadaan Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang telah didukung oleh ILO dan diintegrasikan dalam layanan terpadu seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Mal Pelayanan Publik, termasuk di Cirebon, Jawa Barat.
"Model layanan ini, efektif mendukung migrasi aman sekaligus dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi," ia mengungkapkan.
Perlindungan Anak Buah Kapal dan Komitmen ILOSelain reintegrasi, pertemuan ini juga membahas isu pelindungan bagi Anak Buah Kapal (ABK) migran yang menghadapi tantangan khusus dalam bekerja di kapal berbendera asing dan beroperasi di tengah laut.
Menurut Christina, diperlukan penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan pekerja migran yang telah memiliki praktik baik.
"ABK ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, kami melihat pentingnya pembelajaran dari negara lain agar pelindungan bisa diimplementasikan lebih baik," ujar Christina.
Simrin Singh menyatakan bahwa ILO mendukung penyusunan roadmap reintegrasi sebagai prioritas kerja sama dengan Indonesia pada tahun 2026.
Menurutnya, peta jalan ini akan memperkuat koordinasi dalam menangani kasus eksploitasi PMI, terutama di tingkat daerah.
Simrin menambahkan bahwa peta jalan tersebut juga mencakup dukungan bagi keluarga dan anak-anak PMI.
"Dengan roadmap yang reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran bisa dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata," tegasnya.
