jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut pilkada melalui DPRD tidak menyelesaikan tiga masalah dalam kontestasi, yakni politik uang, biaya tinggi, dan ekses polarisasi.
Menurutnya, kandidat bisa saja tetap memakai uang agar terpilih dalam kontestasi pilkada melalui DPRD.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Nilai Pilkada via DPRD Bukan Solusi Menyelesaikan Politik Uang
Menurut Jamiluddin, praktik politik uang biasanya berasal dari inisiatif elite, terutama peserta pilkada.
"Politik uang itu juga berpeluang akan terjadi bila pilkada melalui DPRD. Calon pilkada bisa saja menggunakan uang agar dipilih oleh anggota DPRD," katanya melalui layanan pesan, Senin (5/1).
BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Oligarki Parpol Menguat
Dia mengatakan politik uang bisa hilang ketika sesama peserta pilkada mengharamkan praktik tersebut dalam kontestasi.
"Dengan begitu, pemilih tidak lagi diiming-iming uang agar memilihnya. Pemilih akan beralih memilih karena kapasitas dan dinilai amanah," lanjut dia.
BACA JUGA: Tolak Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Pemilihan Langsung Cermin Kedaulatan Rakyat
Sementara itu, ujar Jamiluddin, biaya tinggi dalam pilkada tetap terjadi ketika negara mengubah sistem pemilihan melalui DPRD.
Dia mengatakan biaya tinggi ini karena partai politik mengenakan mahar kepada calon pilkada.
Jamiluddin mengatakan mahar yang dikenakan ke kandidat bisa saja lebih besar apabila pilkada melalui DPRD.
"Sebab, dengan mahar yang besar peluang rekomendasi dari partai dapat diperoleh dan peluang menang di DPRD lebih terbuka," kata dia.
Kemudian, ujar Jamiluddin, pilkada melalui DPRD juga tidak terbukti bisa menyelesaikan masalah polarisasi.
Sebab, peserta pilkada biasanya menyelesaikan masalah pemilihan melalui jalur hukum dan tak mengajak pendukung membangkang putusan hakim.
Selain itu, katanya, pilkada langsung juga tidak membuat polarisasi berkepanjangan. Polarisasi hanya terjadi saat pilkada.
"Jadi, belum ada polarisasi akibat pilkada yang mengancam keutuhan NKRI. Polarisasi hanya terjadi sesaat," ungkap dia.
Dari situ, dia menilai tak ada dalil yang tepat mengembalikan model pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.
"Wacana pilkada melalui DPRD tak seharusnya dilanjutkan. Indonesia tak perlu mundur kembali sebab pilkada langsung lebih mencerminkan kehendak rakyat. Sementara pilkada melalui DPRD lebih pada kehendak elite," ungkap dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wacana Pilkada Lewat DPRD Mendapat Penolakan
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
