Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengizinkan SPBU swasta mengimpor BBM untuk 2026 ini. Kuota impor pun disebut naik jika dibandingkan 2025.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, penambahan kuota impor tak lepas dari tingginya permintaan. Apalagi, sejak akhir Agustus 2025, stok BBM di SPBU swasta kosong karena kuota impor telah habis lebih dulu sebelum akhir tahun.
Meski telah diberikan izin impor, Laode tak memerinci kuota impor yang diberikan untuk tahun ini, termasuk kenaikan volumenya. Dia hanya mengatakan, kenaikan kuota impor BBM yang diberikan ke SPBU swasta mirip seperti 2025, yakni sekitar 10%.
"Sudah [diberikan izin impor]. Mirip lah sama [Kenaikannya 10% dari tahun 2025]," katanya di Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026) malam.
Laode lantas menegaskan bahwa proses impor BBM berjalan berkesinambungan dan tidak terputus pada awal tahun. Menurutnya, pengiriman BBM dilakukan secara berkelanjutan tanpa jeda.
Dia pun berharap setelah izin impor tersebut, pasokan BBM di SPBU swasta tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Baca Juga
- Kaleidoskop Migas 2025: Heboh Polemik LPG 3 Kg hingga Kelangkaan BBM Shell Cs
- RI Surplus Solar, MPR Minta Pemerintah Tak Larang Shell Cs Impor BBM
- RI Setop Impor Solar 2026, SPBU Shell Cs Diminta Beli dari Kilang Lokal
"Bukan segera normal, harusnya sudah normal. Kan kita tidak ada menghentikan," ucap Laode.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya telah menghitung kuota impor BBM pada 2026 untuk SPBU swasta yang tertib dan taat dengan aturan negara. Namun, dia juga tak menyebut perincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan.
“Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud.
“Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak menaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.
