Pemerintah mengevaluasi sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, dan Sekolah Rakyat dalam retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target program pada 2026.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan program MBG, yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025, saat ini telah menjangkau 55 juta penerima dari target 82,9 juta.
Pemerintah berharap melalui evaluasi, distribusi manfaat MBG dapat diperluas agar target nasional tercapai pada tahun ini.
Selain MBG, pemerintah juga menyoroti percepatan hilirisasi industri. Menurut Prasetyo, sebanyak 18 proyek hilirisasi telah disepakati dan beberapa di antaranya siap memulai groundbreaking pada Januari 2026.
Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan. Hingga saat ini telah berjalan di 166 lokasi, dan pemerintah menargetkan penambahan sekitar 104 titik baru pada 2026.
Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan sarana fisik maupun non-fisik agar program pendidikan ini lebih merata dan tepat sasaran.
Prasetyo menegaskan evaluasi program prioritas dilakukan secara menyeluruh dalam retreat, tanpa dibatasi waktu. Presiden ingin memastikan setiap kementerian menyampaikan laporan capaian, kendala, serta rencana percepatan untuk menjawab target nasional.
“Karena sifatnya retreat menyeluruh, semua kementerian dievaluasi termasuk program-program prioritas seperti MBG, hilirisasi, dan Sekolah Rakyat. Kalau masih ada masalah yang perlu dibahas, akan dilanjutkan hingga malam,” ujarnya.
Baca Juga: Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Jadi Fokus Retreat Kabinet di Hambalang
Selain akselerasi program, retreat juga membahas penanganan bencana di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Sitaro, Kalimantan Selatan, dan Balangan. Pemerintah menekankan kesiapsiagaan menghadapi musim curah hujan tinggi, agar program pembangunan dan layanan publik tidak terganggu
Prasetyo berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat realisasi program prioritas pada 2026, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
