Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 masih bergulir di KPK. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka meski sejumlah pihak telah diperiksa.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto pada akhir Desember 2025 lalu menyebut pihaknya akan segera menetapkan tersangka. Namun hingga awal Januari 2026 ini, belum ada kabar KPK akan menahan tersangka.
Dalam kasus ini, penyidik menduga ada pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal tersebut terkait tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK masih melakukan penyidikan kasus tersebut. Penghitungan kerugian negara pun masih didalami dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Penyidikan perkara kuota haji masih menunggu hasil kalkulasi kerugian negara dari BPK,” kata Budi saat dihubungi, Selasa (6/1).
Selain itu, penyidik KPK juga telah terbang langsung ke Tanah Suci dalam rangka pendalaman dugaan kasus korupsi tersebut pada awal Desember lalu. Meski begitu, Budi belum merinci detail hasil penyidikan di Arab Saudi itu.
“Terkait kegiatan di Arab Saudi, penyidik bersama auditor mengecek ketersediaan fasilitas untuk penyelenggaraan ibadah haji,” ungkapnya.
Korupsi Kuota Haji
Perkara ini berawal saat Presiden Joko Widodo pada 2023 silam bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu.
KPK menduga asosiasi travel haji yang mendengar informasi tersebut kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas pembagian kuota haji.
Mereka diduga berupaya agar kuota haji khusus ditetapkan lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Seharusnya, kuota haji khusus hanya diperbolehkan maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia.
Diduga, ada rapat yang menyepakati kuota haji tambahan akan dibagi rata antara haji khusus dan reguler dengan skema 50 persen–50 persen.
Keputusan itu juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. KPK masih mendalami keterkaitan SK tersebut dengan rapat yang digelar sebelumnya.
Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan setoran yang diberikan para travel yang mendapat tambahan kuota haji khusus kepada oknum di Kemenag.
Besaran setoran yang dibayarkan berkisar antara USD 2.600 hingga USD 7.000 per kuota. Perbedaan nominal tersebut bergantung pada besar kecilnya travel haji.
Uang itu diduga disetorkan para travel melalui asosiasi haji. Selanjutnya, asosiasi tersebut menyetorkan dana ke oknum di Kemenag. KPK menyebut aliran uang tersebut diterima oleh pejabat hingga pucuk pimpinan di Kemenag.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kini KPK menggandeng BPK untuk menghitung secara pasti kerugian negara tersebut.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; mantan staf khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; serta bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur.
KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi, mulai dari rumah Gus Yaqut; Kantor Kemenag; tiga kantor asosiasi travel haji; kantor travel Maktour; rumah ASN Kemenag; hingga sebuah rumah di Depok yang diduga merupakan kediaman Gus Alex.
Selain itu, KPK juga turun langsung ke Arab Saudi untuk menilai kepadatan yang terjadi akibat pembagian kuota haji yang diduga tidak sesuai aturan.
Gus Yaqut melalui pengacaranya, Mellisa Anggraini, menyatakan menghormati langkah KPK dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan guna mengungkap perkara tersebut.
