Optimalisasi Ruang Fiskal Demi Keberlanjutan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026, ruang fiskal Indonesia berada di tekanan yang semakin kuat saat pemerintah memberikan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang menembus sampai 8 oersen.

Dilansir dari Antara, Selasa (6/1/2025), dengan belanjaan dari negara sekitar Rp 3,842 teriliun dan pendapatan negara mencapai Rp 3,153 triliun, defisit anggaran tersebut dijaga sekitar 2,6-2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara nominal yang disebutkan, angkaa tersebut memberikan sinyal kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi secara struktural ruang fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas karena sebagiannya besar belanja sudah terikat pada kewajiban rutin seperti bunga utang, nelanja pegawai, subsidi, dan transfer ke daerah.

Hal tersebut membuat kapasitas APBN untuk menjadi yang utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi menghadapi keterbatasan yang tidak kecil.

Target pertumbuhan yang ditetapkan 8 persen mensyaratkan dorongan investasi, produktivitas, dan meniptakan lapangan kerja yang skala nya jauh lebih besar.

Ruang fiskal selanjutanya tersisa arahan untuk mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun ini, tekanan terhadap ruang fiskal meningkat karena adanya program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyerap ratusan triliun rupiah.

Program-program tersebut berpotensi memperbaiki kualitas usmber daya manusia dan daya beli bagi masyarakat, namun eferknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat bertahap dan jangka menengah, bukan lonjakan cepat.

Implikasinya, ruang fiskal tahun ini lebih dapat dipahami bukan dari besaran nominal tertentu, tetapi dari tingkat keleluasan pemerintah dalam mengatur ulang prioritas belanja.

Secara faktual untuk mengejak target petumbuhan 8 persen semata-mata lewat APBN 2026 akan sangat berat, bahkan lebih cenderung tidak realistis jika mengandalkan ruang fiskal  yang ada pada saat ini.

APBN tetap penting sebagai pusat stabilitas dan katalis awal, tetapi juga pencapaian target tersebut lebih bergantung pada reformasi struktural, peningkatan iklim investasi, efektivitas belanja negara, dan juga penerimaan pajak agar ruang fiskal dapat diperluas.

Karena itu, tanpa ada perbaikan kualitas belanja dan perluasan berbasis penerimaan, maka ruang fiskal 2026 lebih berfungsi menjaga momentum pertumbuhan agar tidak melambat.