FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang tidak mudah bagi Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa tantangan pemerintahan ke depan akan semakin berat jika tidak dibarengi dengan perbaikan kinerja kabinet.
“Tahun 2026 Prabowo akan menghadapi situasi sulit,” ujar Abraham di X @AbrSamad (6/1/2026).
Dikatakan Abraham, salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan Presiden adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran menteri.
“Segera ganti Menteri-Menteri yang tidak kompeten,” katanya.
Pandangan Abraham tersebut diamini oleh pengamat politik senior Prof Ikrar Nusa Bhakti.
Ia mengatakan, sejumlah menteri justru menjadi beban politik karena rekam jejak dan pernyataan kontroversial yang sulit dilupakan publik.
“Saya beri contoh, Zulhas lah, orang Aceh atau yang terkait dengan hutan tidak akan lupa bahwa dia juga seorang perusak hutan di masa lalu,” ucap Ikrar
.
Blak-blakan, Ikrar menuturkan bahwa jejak masa lalu tersebut akan terus membayangi dan berpotensi menggerus kepercayaan publik.
“Gak akan hilang itu,” tegasnya.
Ikrar juga menaruh perhatiannya pada kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Ia mengkritik pernyataan Bahlil terkait penanganan listrik yang dinilainya tidak realistis.
“Bahlil? Berbusa-busa keluar dari mulutnya bahwa ini nanti dalam berapa hari listrik akan nyala,” Ikrar menuturkan.
Ia menyebut pernyataan semacam itu justru memicu reaksi negatif di tengah masyarakat.
“Ini kan jadi bahan ketawa orang yah,” sesalnya.
Karena itu, Ikrar mempertanyakan alasan Presiden belum melakukan perombakan kabinet.
“Kenapa gak diganti secepatnya. Cari orang yang lebih pandai daripada Bahlil,” tandasnya.
Selain soal menteri, Ikrar juga menyinggung penanganan bencana di Sumatra yang menurutnya terkesan lamban dan tidak tegas dalam penetapan status.
“Apa susahnya mengatakan bahwa bencana di Sumatra itu adalah bencana nasional,” kuncinya. (Muhsin/fajar)
