Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera: Kita Akan Bekerja Secepat Mungkin

Jakarta -

Mendagri Tito Karnavian ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito bakal segera menggelar rapat untuk menentukan struktur.

"Jadi, saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur," kata Tito di Hambalang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Tito menjelaskan tugas Satgas yang dipimpinnya itu memulihkan seluruh aspek agar kehidupan masyarakat terdampak normal kembali. Tidak hanya di sisi infrastruktur tapi juga pendidikan, pemerintahan, hingga fasilitas kesehatan.

"Ya melihat apa yang darurat mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, pelayanan publik, ya semua," ujarnya.

Tito menegaskan Satgas itu bekerja untuk memulihkan pascabencana di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara bencana di daerah lain masih dipegang oleh BNPB.

"Ini bencana Sumatera. 3 provinsi 52 kabupaten kota. (Daerah lain) masih BNPB," ujarnya.

Tito mengatakan tidak ada target yang ditentukan oleh Satgas dalam pemulihan pascabencana Sumatera. Ia menekankan akan bekerja secepat mungkin

"Target tidak. Tidak ada target tapi ya tentu kita akan bekerja secepat mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Wakilnya yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, sementara Menko PMK Pratikno menjadi Dewan Pengarah.

"Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didamlingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

Prasetyo menjelaskan alasan Tito ditunjuk sebagai ketua karena kapasitasnya sebagai Mendagri yang mengelola unsur kewilayahan. Sehingga diharapkan, bisa mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

"Jadi pertimbangannya karna bencana kali ini yang terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasilan lebih baik," ujarnya.

(eva/maa)