Rocky Gerung soal Wacana Pilkada Lewat DPRD: Suara Rakyat Tak Boleh Pakai Joki

viva.co.id
1 hari lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mengarah pada pemilihan melalui DPRD.

Menurut Rocky, prinsip dasar pemilu demokratis tidak boleh menghilangkan peran langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Baca Juga :
Rocky Gerung Sebut Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Sebagai Pasal Dungu
Usulan Pilkada Lewat DPRD, DPR Lebih Pilih Fokus Tangani Bencana Sumatera

“Pemilu demokratis artinya: suara rakyat tak boleh pakai joki,” kata Rocky Gerung kepada tvOnenews.com, dikutip Rabu 7 Januari 2026.

Rocky Gerung
Photo :
  • dok. Tumbuh Institute/Kiki Budi

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat dimintai pandangan terkait wacana Pilkada yang dipilih melalui DPRD, yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.

Sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika DPRD sudah dipilih rakyat, maka lembaga tersebut dapat sekaligus memilih gubernur hingga bupati dan wali kota.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar dia. Prabowo menyebut, sistem tersebut sudah dipakai sejumlah negara, mulai dari Malaysia, India, Inggris hingga Kanada dan Australia.

“Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucap dia.

Wacana ini sejatinya bukan barang baru. Sejak awal menjadi presiden Prabowo pernah menggulirkannya saat berpidato dalam HUT ke-60 Partai Golkar, di Bogor, Kamis 12 Desember 2024.

Ketika itu, dia menyoroti tingginya biaya pilkada langsung yang disebut menghabiskan anggaran negara, maupun biaya politik kandidat hingga triliunan rupiah hanya dalam satu hingga dua hari.

“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo.

Baca Juga :
Demokrat Dukung Pilkada Dipilih Lewat DPRD: Demokrasi Harus Tetap Hidup
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Relawan GBK: Pemilihan Langsung Bikin Rakyat Pragmatis
KPK soal Pilkada Dipilih DPRD: Pencegahan Korupsi Harus Jadi Prinsip Utama

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Jaga Kelestarian Fauna, PIS Berhasil Tandai 4 Hiu Paus
• 21 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Link Live Streaming Piala Super Spanyol Barcelona vs Athletic Bilbao: Kick Off Pukul 02.00 WIB
• 15 jam lalumediaindonesia.com
thumb
Seskab rapat dengan menteri hingga BUMN bahas pemulihan pascabencana
• 4 jam laluantaranews.com
thumb
Aktif Bekerja, Simak 5 Cara Pencegahan Penularan Super Flu
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Warner Bros. Discovery Tolak Tawaran Paramount, Pilih Merger dengan Netflix
• 6 jam lalumediaindonesia.com
Berhasil disimpan.