Retret Berulang dan Konsekuensi Kabinet Gemuk Prabowo

Untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih. Seluruh menteri, wakil menteri, serta kepala badan/lembaga dikumpulkan di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Selama sehari penuh, lebih dari 100 pejabat itu menyimak taklimat Presiden yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sekaligus berkonsolidasi dan mengevaluasi capaian pemerintah sepanjang tahun 2025.

Program yang dibicarakan terfokus pada sejumlah prioritas, antara lain swasembada pangan, swasembada energi, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga program itu dibahas sejak Presiden Prabowo memberikan taklimat saat membuka retret. Bahkan, retret ini juga digelar pada tanggal yang sama dengan hari pertama MBG dilaksanakan, yakni 6 Januari 2025.

Khusus untuk MBG, Presiden kembali menyampaikan capaian negara yang telah memberi makan 55 juta orang per hari selama setahun program ini dilaksanakan. Capaian tersebut jauh di atas capaian negara-negara lain yang melaksanakan program serupa. Brazil, misalnya, bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 40 juta penerima manfaat dalam waktu 11 tahun. Karena itu, ia pun menegaskan agar seluruh jajarannya bahu membahu untuk memenuhi target pemberian MBG kepada 82 juta orang per hari pada 2026.

Tak hanya kepada anggota kabinet, ia juga memastikan bahwa koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah kompak mendukungnya mewujudkan program prioritas itu. Presiden sempat mengabsen menteri-menterinya yang juga menjabat sebagai ketua umum parpol.

Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran didukung tujuh dari delapan parpol yang lolos ke parlemen, dari Partai Gerindra, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Di sini koalisi kuat, ya? Ketua-ketua partai semua ada di sini, ya? Ada. Ketua PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ada? Oh, ada, ya, PKB yang harus diawasi terus ini,” ujarnya sambil berkelakar.

Di sela-sela retret, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, retret merupakan momen bagi Presiden memberikan pengarahan serta mengevaluasi seluruh program pemerintah yang dilaksanakan sepanjang 2025.

Kesempatan ini juga digunakan untuk membulatkan tekad seluruh anggota kabinet untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, serta membahas kendala yang muncul dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Lebih dari itu, Presiden juga ingin memperkuat soliditas di antara seluruh parpol koalisi pemerintah.

“Kita ingin menunjukkan bahwa kita harus menjadi koalisi yang solid, karena dibutuhkanlah persatuan, dibutuhkanlah kerja sama untuk dapat mencapai seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah,” tutur Prasetyo.

Ide Presiden untuk mengonsolidasikan kabinet melalui retret pun sudah hadir jauh-jauh hari. Pada 20 Oktober 2025, ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, ia mengemukakan keinginan untuk kembali menggelar retret, seperti ketika Kabinet Merah Putih baru dibentuk, akhir Oktober 2024.

“Saya lagi berpikir-pikir, mungkin setelah satu tahun kita juga perlu retret lagi. Rupanya saudara-saudara sudah ingin tinggal di tenda,” kata Prabowo sambil tertawa.

Di sini koalisi kuat, ya? Ketua-ketua partai semua ada di sini, ya? Ada. Ketua PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ada? Oh, ada, ya, PKB yang harus diawasi terus ini.

Retret untuk Kabinet Merah Putih pertama kali digelar pada 24—27 Oktober 2024 atau empat hari setelah Presiden mengumumkan jajaran pembantunya. Selama tiga hari, mereka diminta untuk berkumpul di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan materi terkait visi dan misi Presiden. Selain itu, ada pula beberapa kegiatan sampingan seperti tidur di tenda, olahraga, dan makan bersama untuk mendekatkan mereka.

Tak hanya kabinet, retret juga berlanjut untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Retret dibagi menjadi dua gelombang, pertama di Akmil, 21—28 Februari 2025. Sementara gelombang kedua diselenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, 22—26 Juni 2025.

Sebelum retret digelar, Presiden sempat mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut penting untuk membangun kerja sama tim untuk mencapai target-target pemerintahan. Itu juga tidak terlepas dari kabinetnya yang gemuk. Sejak pertama kali dibentuk, Presiden sudah menunjuk 48 menteri, lebih banyak dari periode-periode sebelumnya yang hanya 34. Itu belum termasuk wakil menteri yang mencapai 56 orang.

Jelang setahun masa pemerintahan, kabinet pun kian gemuk. Presiden menunjuk dua orang menjadi asisten khusus. Posisi wakil menteri juga ditambah dua kursi.

Di tengah konteks itu, menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, ada keterbatasan bagi Presiden untuk bertemu dan memberikan pengarahan langsung kepada seluruh menterinya. Sejumlah menteri bisa saja hanya pernah bertemu Presiden ketika pelantikan atau rapat kabinet, tetapi tidak pernah dipanggil untuk bicara tatap muka. Oleh karenanya, retret menjadi momen yang digunakan oleh Presiden untuk bisa bertemu langsung dengan para menteri dan wakil menteri.

Catatan Kompas, selama 14 bulan masa pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak semua menteri, wakil menteri, dan kepala atau wakil kepala badan/lembaga pernah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana. Sehari-hari, anggota kabinet yang kerap diundang rapat hanya mereka yang terkait dengan penyelenggaraan program prioritas seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasj Desa Merah/Putih, Kampung Nelayan, serta swasembada pangan dan energi.

Wajah yang kerap bermunculan di Istana tidak lain adalah para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sosial, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, kerap hadir pula para anggota kabinet yang berasal dari Partai Gerindra, parpol yang dipimpin Presiden, di antaranya Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Di luar para menteri yang terkait program prioritas dan tidak berasal dari Partai Gerindra, umumnya hanya hadir di Istana pada Sidang Kabinet Paripurna. Sejak Oktober 2024—Desember 2025, setidaknya Presiden tujuh kali menggelar Sidang Kabinet Paripurna. Dalam agenda itu, Presiden memberikan arahan dan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Namun, tidak semua menteri berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya secara langsung di hadapan Presiden.

Tantangan kita banyak, ketimpangan, kemiskinan, lapangan kerja terbatas, masalah lingkungan hidup, kualitas pendidikan dan kesehatan. Tetapi ada indikasi kuat porsi kebijakan lebih banyak soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi. Padahal, tidak cukup hanya itu untuk bisa menjadi negara maju.

Menurut Arya, kabinet yang gemuk tidak hanya berakibat pada keterbatasan kesempatan Presiden bertemu langsung dengan para menterinya. Kabinet yang gemuk juga berdampak pada pembuatan kebijakan yang kurang efisien, lamban, dan tidak terukur. Sebab, semakin banyak menteri dan wakil menteri, rantai komando menjadi lebih panjang, birokrasi semakin gemuk, sehingga tidak efektif untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis.

“Konsekuensi itu tampak dari tidak cepatnya penanganan bencana di Sumatera dan kegamangan para menteri untuk membuat kebijakan,” tuturnya.

Di tengah kondisi itu, program-program di tingkat kementerian/lembaga pun lebih banyak yang bersifat jangka pendek A palagi jika program dimaksud tidak menjadi bagian dari program prioritas Presiden.

Selain program prioritas Presiden, jarang ditemukan inovasi di kementerian/lembaga. Menteri-menterinya pun cenderung bekerja memenuhi rutinitas semata.

Dalam berbagai rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, bahkan dua kali retret, Presiden juga berfokus membahas perkembangan program prioritas. Begitu pula mayoritas sumber daya negara, hampir semua diarahkan untuk mewujudkan program pioritas, terutama MBG.

Padahal, terlepas dari sejumlah program prioritas Presiden yang kebanyakan bersifat populis, ada pula sejumlah program yang harus diperhatikan untuk kepentingan jangka panjang.

“Tantangan kita banyak, ketimpangan, kemiskinan, lapangan kerja terbatas, masalah lingkungan hidup, kualitas pendidikan dan kesehatan. Tetapi ada indikasi kuat porsi kebijakan lebih banyak soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi. Padahal, tidak cukup hanya itu untuk bisa menjadi negara maju,” ujar Arya.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra pula pada program-program lainnya di kementerian/lembaga di luar program prioritas. Tanpa perluasan fokus, kerja pemerintah terkesan hanya mengejar perwujudan program-program populis yang tidak berorientasi jangka panjang.