Parpol di Daerah Tolak Pilkada via DPRD

MAKASSAR, FAJAR – PDIP dan Partai Demokrat memilih haluan berbeda. Keduanya menolak pilkada melalui DPRD.

Alasan mereka sederhana. Pilkada di DPRD menghilangkan hak rakyat yang sudah diperjuangkan dengan keras. Sehingga, hak-hak tersebut harus dikembalikan dan melekat kepada rakyat.

“Sikap PDIP itu jelas, kami menolak kembali ke pemilihan lewat DPRD,” ujar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sulsel, Senin malam, 5 Januari 2025.

“Saya, sih, secara pribadi, ya, tentu tegak lurus dengan apa yang menjadi perintah DPP,” sambung mantan wali kota Makassar dua periode itu.

PDIP Sulsel secara otomatis tunduk dan patuh terhadap hal itu. Pertimbangannya, mereka selalu tegak lurus dengan sikap politik DPP, sehingga tugas daerah hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan DPP.

“Ini, kan, sikap politik DPP, jadi kami tinggal ikut perintah. Tetapi bagi orang yang sering bertarung di pilkada dan mengalami beberapa pileg, saya kira sistem kita selama ini sempurna, bahkan kita merupakan pencapaian demokrasi terbaik, di dunia malah,” lanjut Danny, sapaannya.

Sistem demokrasi Indonesia yang menerapkan pemilihan langsung lebih baik dari Amerika. Sebab, Amerika hanya melakukan pemilihan melalui distrik, sedangkan Indonesia satu orang satu suara.

“Kita melebihi Amerika. Karena mereka pemilihannya sistem distrik, kita, kan, tidak. Kita pakai one man one vote. Sehingga, kalaupun ada kekurangan, maka itu disempurnakan, begitu juga pernyataan DPP,” terangnya.

Dia juga menyoroti perpanjangan masa pilkada. Menurutnya, itu sangat aneh. Pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota pada periode kedua, masa jabatannya dipangkas satu tahun.

“Itu, kan, merujuk kemarin, ya, kami saja dipotong satu tahun, kok, ada yang ditambah? Dalam keadilan berdemokrasi tidak terpenuhi, itu merusak konstitusi. Tapi yang jelas, kami sudah punya sejarah memotong masa jabatan, saya ini korbannya. Jadi saya kira menambah itu sangat naif sekali, ya, kalau dulu ada dipotong dan nanti ada yang ditambah. Itu sangat-sangat aneh jadinya,” terangnya.

Tunggu Sikap

Sementara Ketua OKK DPC Partai Demokrat Kota Makassar, Zulkifli Tahir menyampaikan, secara khusus partainya belum menyatakan sikap terhadap wacana ini. Sebab, fraksi mereka di DPR juga belum menyatakan sikap sepakat. Tidak seperti yang dilakukan Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.

“Demokrat belum, masih digodok di internal,” ungkapnya.

Secara umum, mereka khawatir jika hal itu diterapkan, maka situasi politik akan sangat kencang dan transaksi akan makin masif.

“Cuma, pasti akan lebih kencang politisnya di situ dan lebih besar transaksionalnya. Makanya kami berhati-hati,” imbuhnya.

Akan tetapi, pada intinya dia menegaskan, bagi Demokrat, arah rakyat adalah perjuangan Demokrat. “Jadi kalau ada pemilihan di tingkat lokal lewat DPRD, Demokrat sepertinya tidak ikut, tetapi kita lihat perkembangan politiknya nanti,” tegasnya.

Posisi kepala daerah dan DPRD setara, mereka sama-sama dipilih oleh rakyat. Sehingga, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka belum tentu ada keterwakilan rakyat. Sebab rakyat tidak memilih kepala daerahnya, hak mereka untuk dipilih dan memilih hilang.

“Demokrat malah mengusulkan e-voting seperti Amerika. Jadi pemilih itu tidak ada yang dobel, transaksi juga tidak besar. Jadi, kan, tinggal dimanfaatkan saja e-KTP itu,” ucapnya. (wid/zuk)