Pada awal 1900-an, merupakan fase awal eksplorasi sumber daya alam hidrokarbon di Venezuela. Diawali dengan penemuan sumber bitumen, atau aspal yang berwarna hitam dan lengket. Bitumen merupakan salah satu penopang penting bergulirnya revolusi industri. Pemanfaatannya untuk membuat jalan yang keras dan halus, membuat bangunan kedap air, hingga bahan penting untuk membuat dan memperbaiki kapal kayu.
Wilayah Venezuela yang kaya bitumen mengundang perusahaan asing untuk berebut konsesi. Dari sanalah benang kusut relasi Venezuela dengan Amerika Serikat mulai terjalin. Menurut catatan sejarah dari sisi pemerintah AS, perusahaan New York & Bermudez Co menerima hak konsesi penambangan bitumen dari pemerintah Venezuela pada tahun 1883 dan berlaku selama 25 tahun. Hanya saja, oleh pihak Venezuela perjanjian tersebut dihentikan pada tahun 1905 atau masih tersisa dua tahun sebelum masa perjanjian berakhir.
Penghentian perjanjian itu setidaknya menjadi catatan konflik paling awal yang terjadi antara perusahaan AS dengan pemerintah Venezuela. Setelah itu, polanya terus berulang, sejak awal abad ke-20 hingga sekaran. Diawali dengan munculnya sengketa bisnis, kemudian menjalar ke ranah diplomasi, hingga pemberlakuan sanksi. Bahkan, terkini AS berupaya menggulingkan presiden Veneuela.
Penangkapan Presiden Nicolas Manduro dan Cilia Flores istrinya oleh pasukan khusus AS atas perintah Presiden AS, Donald Trump merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Peristiwa tersebut menjadi penanda puncak eskalasi dari sejarah panjang pasang surut ketegangan antara Venezuela dengan AS.
Rangkaian kronologi sejarah bermula dari era pemerintahan Presiden Cipriano Castro. Di masanya, Venezuela belum memasuki booming minyak. Kala itu, masih pada era konsesi bitumen atau aspal. Sengketa dengan New York & Bermudez Company berujung pada penyitaan aset perusahaan tersebut dan kemudian menyeret ke perkara diplomasi dan arbitrase.
Pola sengketa semacam itu memiliki dua corak yang khas dan berlanjut hingga kini. Pertama, sumber daya alam dapat memicu ketegangan lintas negara, meskipun yang saling berhadapan adalah negara Venezuela dengan perusahaan asal AS. Poin kedua, berkaca dari catatan sejarah relasi Caracas dengan Washington tidak pernah murni soal ekonomi dan sumber daya alam saja, tetapi perselisihan cepat berekskalasi menjadi persoalan politik antarnegara.
Era selanjutanya, saat kepemimpinan berada di tangan Juan Vicente Gómez (1908–1935), Venezuela membuka pintu selebar-lebarnya untuk investor asing. Salah satu perusahaan minyak terbesar AS, yakni Standard Oil turut menanamkan modal pasca-Perang Dunia I untuk bersaing dengan perusahaan dari Inggris dan Belanda.
Gómez menempatkan komoditas minyak sebagai kendaraan untuk berebut pengaruh di panggung dunia. Melebarkan jejaring kerja sama dan perdagangan minyak dengan berbagai negara di dunia, baik yang mengajukan konsesi, maupun negara konsumen.
Tahun 1943 menjadi salah satu titik paling penting yang mengubah posisi Venezuela sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Venezuela menerbitkan Undang-Undang Hidrokarbon 1943 yang mewajibkan perusahaan asing berbagi laba 50 persen dengan pemerintah Venezuela. Regulasi tersebut merupakan bentuk sikap negara yang berniat campur tangan dalam menentukan harga minyak di dalam negeri dan nantinya akan turut memengaruhi harga minyak dunia.
Pasca-Perang Dunia II, geopolitik global berubah drastis. Terbelah secara ideologis antar liberal dengan komunis sosialis, di mana Blok Barat berhadapan dengan Blok Timur. Pada kemudian hari muncul negara-negara Non-blok yang diprakarsai oleh Indonesia.
Posisi Venezuela kala itu selaras ideologinya dengan Blok Barat, sehingga terjalin relasi yang terbilang harmonis dengan AS. Venezuela bersikap menangkal pengaruh komunisme di Amerika Latin. Relasi ekonomi dan politik antara Venezuela dengan Amerika Utara termasuk juga negara Eropa barat berjalan secara baik. Minyak Venezuela bisa dikatakan menopang kehidupan AS kala itu. Dibanding dengan minyak dari Timur Tengah, harga minyak dari Venezuela dapat dikatakan lebih murah, dengan jarak transportasi yang lebih dekat.
Namun, keharmonisan Venezuela dengan AS itu diwarnai beberapa peristiwa yang potensial mengusik kestabilan. Salah satunya pada tahun 1965, terjadi aksi yang disebut sebagai terorisme yang meledakkan beberapa depo minyak milik perusahaan AS di Venezuela. Serangan peledakan itu dilancarkan pada akhir Juli hingga 1 Agustus 1965. Peledakan terjadi sebanyak enam kali dalam rentang waktu tiga hari saja. Texas Oil Company atau Texaco melaporkan kerugian mencapai 1 juta dollar AS. (Kompas, 2/8/1965)
Memasuki era 1970-an arah kebijakan pemerintah Venezuela dalam mengelola sumber daya alam mulai bergeser. Presiden Rafael Caldera mengusulkan agar perusahaan minyak dan industri vital dijadikan milik negara secepat mungkin. Situasi kala itu hampir seluruh perusahaan yang menjadi sasaran nasionalisasi sebagian besar merupakan perusahaan asing asal AS. (Kompas, 3/1/1974)
Terhitung sejak 1 Januari 1975 kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing dicanangkan. Terjadi sengketa dalam menentukan valuasi perusahaan yang akan diakuisisi. Pemerintah Venezuela menentukan harga tiap perusahaan senilai 1.300 juta dollar AS. Namun, perusahaan besar di antaranya ExxonMobil, Gulf Oil, Sun Oil, dan Texaco menyatakan bahwa nilai mereka setidaknya mencapai 5.000 juta dollar AS.
Meski terjadi tawar menawar yang pelik, di tahun tersebut posisi Venezuela tetap sebagai eksportir kedua terbesar yang memenuhi kebutuhan minyak untuk AS. Kapasitas pengiriman mencapai 1,3 juta barrel per hari di tahun 1974. Kala itu, kapasitas produksi minyak Venezuela sekitar 2,5 juta barrel per hari. Artinya, AS berperan sebagai konsumen terbesar minyak dari negara Venezuela.
Salah satu produk dari regulasi nasionalisasi energi adalah dibentuknya Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) yang secara resmi didirikan pada 1 Januari 1976. BUMN ini menaungi seluruh badan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam hidrokarbon di Venezuela.
Booming minyak pada 1970-an menjadikan Venezuela negara yang makmur. Minyak menjadi pilar perekonomian Venezuela. Lebih dari 90 persen devisa negara diperoleh dari perdagangan minyak. Pada kurun 1973, komoditas minyak menyumbang pendapatan negara hingga 10 milyar dollar AS. Angka itu terbilang sangat besar untuk Venezuela yang hanya berpenduduk 12 juta jiwa.
Venezuela menjadi tanah yang menjanjikan di mata penduduk Amerika Latin. Jumlah imigran mencapai 1,1 juta penduduk, artinya sekitar 10 persen penduduk merupakan pendatang yang bermigrasi dari negaranya dan mencari peruntungan di Venezuela.
Puncak kemesraan relasi Venezuela dengan AS ditandai ketika pemerinah Venezuela menunjukkan sinyal kuat keinginan membeli pesawat tempur tipe F-16 dari AS. Pihak AS membuka diri menanggapi rencana pembelian tersebut. Washington memandang bahwa Venezuela memegang peran penting bagi kelangsungan kehidupan AS, sebab kebutuhan minyak domestik AS sebagian besar salah satunya diperoleh dari Venezuela. (Kompas, 5/6/1981)
Kesepakatan transaksi tersebut terjadi pada Februari 1982. Kemudian, pengiriman 24 unit pesawat F-16 dilakukan secara bertahap mulai akhir 1983 hingga penghujung tahun 1985.
Meskipun di atas kertas Venezuela merupakan negara kaya di era 70-an, tetapi ekonomi dan politiknya yang 90 persen ditopang oleh minyak menyimpan kerapuhan. Kestabilan keuangan dan politik negara sangat bergantung pada harga minyak dunia.
Terjadi fenomena “banjir minyak” yang disebabkan oleh produsen minyak yang bukan anggota OPEC. Gelombang banjir minyak ini didorong pada dekade 70-an yang dikenal dengan era krisis energi. Minyak bumi menjadi arsenal ekonomi dan politik yang begitu kuat karena sebagian wilayah dunia minim sumber daya minyak bumi. Banjir minyak timbul karena adanya sumber minyak baru dari negara non-OPEC di antaranya Uni Soviet, Meksiko, Nigeria, Norwegia, serta dari wilayah Alaska. (Kompas, 26/1/1983)
Sebagai acuan konteks sejarah, OPEC diprakarsai oleh Venezuela pada awal 60-an. Misinya adalah menghimpun negara penghasil minyak dan menjalin kesepakatan supaya dapat mengendalikan harga minyak dunia.
Saat harga minyak jatuh, sangat terasa dampaknya pada kemampuan bayar utang negara. Venezuela pernah menawar jatuh tempo pelunasan utang senilai 923 juta dollar AS akibat jatuhnya harga minyak dunia.
Meski kondisi keuangan negara tidak stabil, tetapi cadangan minyak yang ditemukan di wilayah Venezuela terus bertambah. Minat AS pada cadangan Venezuela juga kian menguat. Salah satu pejabat Kementerian Energi AS mengungkapkan tentang ketertarikan untuk melakukan eksplorasi.
Hal tersebut didorong oleh data perkiraan cadangan yang meningkat dan dugaan potensi besar yang belum dieksplorasi. Masuk awal 1990-an, Venezuela membuka lagi pintu bagi perusahaan asing lewat Apertura Petrolera (Pembukaan Minyak), mengundang investor internasional melalui skema kerja sama dengan PDVSA.
Perusahaan asing diperbolehkan mengoperasikan atau menambang di kilang yang dianggap tidak produktif oleh PDVSA. Maksud lainnya supaya perusahaan asing melakukan eksplorasi di wilayah baru dan menemukan cadangan minyak baru.
Ketika pucuk pimpinan dipegang oleh Hugo Chavez sejak 1999 hingga kematiannya pada 2013 relasi dengan AS penuh turbulensi. Pasalnya, Chavez memegang erat ideologi kiri neososialis yang bertolak belakang dengan ideologi AS. Salah satu manifesto dalam Revolusi Bolivarian yang ia gulirkan adalah menentang imperialisme, termasuk dalam bentuk kerja sama dengan AS.
Di sektor migas, Chavez mendorong kontrol negara lebih besar. Melalui Undang-Undang Hidrokarbon 2001 dimandatkan untuk menaikkan royalty, misalnya yang semula 16,67 persen menjadi 30 persen.
Adanya Krisis politik dalam negeri turut memengaruhi kelancaran industri minyak. Pada tahun 2002, Chavez dikudeta oleh sebagian kelompok militer Venezuela. Krisis berkepanjangan juga diakibatkan oleh aksi pemogokan para pekerja terutama pekerja industri migas selama beberapa bulan. Situasi ini menurunkan secara drastis pengapalan minyak. Termasuk menimbulkan guncangan di pasar global. Bahkan, Venezuela untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri harus mengimpor akibat pemogokkan massal. (Kompas, 30/12/2002)
Kala itu, Chavez menuding AS sebagai dalang kudeta dan membantu oposisi mencoba menggulingkannya.
Terlepas dari upaya penggulingan Chavez terseut, terdapat kisah menarik yang mencatat bahwa Chavez pernah memberi bantuan pada warga rentan di AS dalam bentuk bantuan minyak murah. Ribuan warga Massachusetts berpenghasilan rendah diberi minyak pemanas dengan harga murah pada musim dingin tahun 2005. Langkah kebijakan Chavez ini merupakan sebuah kesepakatan yang ditandatangani pejabat Venezuela dengan pejabat negara bagian AS, Massachusetts, yang pemerintahnya merupakan lawan politik Presiden AS, George W. Bush.
Konkretnya, sebuah anak perusahaan dari perusahaan minyak negara Venezuela akan memasok minyak dengan harga 40 persen di bawah harga pasar. Minyak itu akan didistribusikan dua organisasi nirlaba, Citizens Energy Corporation dan Mass Energy Consumer Alliance. (Kompas, 24/11/2005)
Tindakan tersebut seakan Chavez menyatakan bahwa “Saya melawan pemerintah AS, tapi saya bisa membantu rakyat kalian.”
AS pun tercatat beberapa kali mencoba menurunkan tensi politik antarkedua negara. Pada tahun 2006, AS menyatakan harapan untuk hubungan yang “positif dan konstruktif” serta menyebut ingin mencari kemungkinan bekerja sama dengan pemerintah Venezuela. Hanya saja, relasi yang sudah telanjur penuh curiga cukup sulit untuk diredam tensi ketegangannya.
Pada tahun 2007, Chavez menasionalisasi sebagian besar perusahaan minyak, dimulai dengan kilang penyulingan berkapasitas produksi besar. Hal ini memicu ketegangan yang menjalar hingga level operasional. Pada tahun 2010, pemerintah Venezuela mengambil alih 11 anjungan minyak yang sebelumnya dioperasikan perusahaan AS, dengan alasan kewajiban pengeboran tidak dijalankan dan produksi harus terus berjalan dengan diambil alih Venezuela.
Hugo Chavez meninggal pada tahun 2013 dan digantikan oleh Nicolas Maduro. Tensi antara AS dan Venezuela semakin memanas. Pada tahun 2013, terjadi aksi saling usir diplomat setelah Venezuela mengusir diplomat AS dengan tuduhan rencana sabotase, lalu AS pun membalas mengusir diplomat Venezuela ke luar dari negaranya.
Dua tahun kemudian, tensi kembali naik akibat adanya sanksi dari Negeri Paman Sam. Pada tahun 2015, AS menyatakan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional dan menjatuhkan sanksi pada pejabat tertentu, termasuk memberlakukan sanksi pembekuan aset.
Venezuela membalas dengan narasi kedaulatan, bahkan menggelar latihan militer skala besar dengan mobilisasi puluhan ribu personel. Puncak fase sanksi terjadi pada tahun 2019 di mana terjadi dualisme kepemimpinan ketika AS mengakui Juan Guaidó sebagai presiden Venezuela sementara dan memberlakukan sanksi penuh terhadap Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Selain itu, AS memblokir aliran pendapatan minyak ke pemerintahan Maduro.
Pada tahun 2024, Venezuela menangkap enam warga asing dan menyebutnya komplotan yang dirancang CIA untuk menggulingkan pemerintah dan membunuh pejabat, termasuk Maduro. Pihak AS mengonfirmasi penahanan seorang anggota militernya oleh Venezuela.
Pada tahun 2025, muncul laporan tentang upaya agen AS membujuk pilot kepresidenan untuk menculik Maduro. Gelagat AS untuk menumbahkan Manduro semakin terang. Gugus tempur kapal induk USS Gerald Ford dikerahkan di pesisir Venezuela dalam posisi siap tempur. Kemudian, setelah penyitaan sebuah kapal tanker, AS menjatuhkan sanksi baru yang menyasar keluarga dan kroni Maduro, termasuk perusahaan pelayaran yang mengangkut minyak Venezuela.
Puncak satu abad dinamika relasi Venezuela dengan AS terakulmulasi dengan peristiwa ditangkapnya Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores oleh AS dengan alasan pemberantasan kartel narkoba dan pengamanan aset strategis.
Alibi tersebut kemudian dibayang-bayangi pernyataan Trump bahwa ia mengincar kendali penuh atas Venezuela, terutama untuk menguasai sumber daya minyaknya.
Keputusan Trump mengirim gugus tugas militer dan pasukan elite Delta Force merangsek ke kediaman Manduro merupakan klimaks dari konflik panjang antara Venezuela dengan AS. Di mata warga negara Venezuela, sosok Manduro dipandang secara beragam. Bagi para warga yang akhirnya melarikan diri dan mengungsi menyebut bahwa momen penangkapan Maduro sebagai tanda kebebebasan dari rezim yang lalim. Namun bagi para simpatisannya, Maduro sebagai sosok yang melawan imperialisme modern ala AS. (LITBANG KOMPAS)




