FAJAR, MAKASSAR — Moda transportasi umum di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah padat seperti Kota Makassar terus menuai halang rintangan. Teman Bus berhenti beroperasi karena subsidi dari Kementerian Perhubungan dihentikan.
Masalah pemberhentian itu sebenarnya bisa diatasi dengan pengalihan wewenang dan program ke Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemprov Sulsel tengah menyiapkan anggaran Rp40 miliar untuk mengambil alih koridor 5 rute Unhas Gowa – Unhas Tamalanrea yang ditinggalkan Teman Bus.
Namun, masalah itu tidak cukup teratasi dengan pengalihan program. Trayek antar moda transportasi umum di Kota Makassar masih amburadul. Tidak selayaknya kota besar di Indonesia yang sudah menerapkan sistem moda feeder berdasarkan rute yang dilalui, seperti di Jakarta.
Pengamat Transportasi UMI Prof Lambang Basri mengutarakan, bahwa program transportasi umum Teman Bus seharusnya berlangsung secara berkelanjutan. Namun, yang terjadi saat ini justru adanya ketidakselarasan antara program pusat, provinsi, dan kota.
“Mestinya itu, satu program itu dilakukan secara berkolaborasi. Masa Teman Bus dihapus, lalu kemudian bus lain itu muncul lagi yang baru, itu kan biaya, biaya pengadaan, biaya manajemen, biaya operasional, dan seterusnya,” jelasnya.
Apalagi, tambahnya, di situ ada semacam menurunkan kepercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan transportasi, apakah ke pusat atau provinsi.
Prof Lambang mengutarakan bahwa semestinya pemerintah pusat terus melakukan pendampingan kepada Pemprov Sulsel dalam aspek sistem dan manajemen transportasi umum.
Selain itu, Pemkot Makassar disebutnya harus menyiapkan jaringan trayek untuk angkutan feeder bagi Trans Sulsel kedepannya. Pemprov dan pemkot harus berkolaborasi dan menyinkronkan program dalam bidang transportasi.
Misalnya, jaringan trayek yang dikuasai oleh Pete-pete selama ini masih eksis, padahal semestinya trayeknya diatur.
“Walaupun bus trans saya belum yakin itu bisa memberikan manfaat yang signifikan, nanti akan memperoleh problem yang sama kalau tidak ada kolaborasi antara pemprov dan pemkot untuk mengatur jaringan trayek,” jelas dia.
Misalnya, lanjutnya, kalau trayek provinsi mestinya menggunakan jalan provinsi dan nasional, lalu terintegrasi dengan jalan-jalan lokal yang disambut dengan sistem moda feeder.
” Kalau itu tidak jalan, problem yang dihadapi akan sama kalau tidak dilakukan perubahan trayek secara sinkron,” ulas pria asal Wajo ini. (uca)
