Presiden Prabowo Subianto memberi kewenangan kepada menteri untuk menindak mereka yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, menurutnya, menteri memang diangkat untuk dihujat.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Prabowo awalnya menjelaskan pernah mendapat daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar aturan.
Namun Prabowo tidak mau melihat daftar itu. Sebab, ia takut terpengaruh atau ada konflik kepentingan jika perusahaan itu milik temannya.
"Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh teman saja," kata Prabowo.
Prabowo lantas mengatakan, ketika ada izin yang dicabut, itu kembali ke kewenangan Jaksa Agung. "Ya kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung," katanya.
Prabowo mengingatkan menteri diangkat untuk hal tersebut. Menteri diangkat untuk 'dihujat'.
"Memang kalian menteri-menteri, kalian diangkat ya untuk dihujat," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan mereka yang melanggar harus ditindak. Menurutnya, UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur soal kekayaan negara dikelola oleh negara tak perlu ditafsirkan lagi.
"Yang melanggar, tindak. Sederhana. Bahasa Indonesia nggak usah ditafsirkan UUD 1945 Pasal 33 jelas, ndak usah ada penerjemah," ungkapnya.
(rdp/dhn)
