FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan, Ida N Kusdianti, kembali bicara mengenai belum ditetapkannya Sumatra khususnya Aceh sebagai wilayah bencana nasional.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dipahami semata-mata sebagai isu teknis kebencanaan, melainkan telah masuk ke ranah politik.
Dikatakan Ida, status bencana nasional memiliki konsekuensi besar bagi negara.
Penetapan itu menuntut tanggung jawab penuh pemerintah pusat, termasuk pengalokasian anggaran nasional serta pembukaan ruang evaluasi atas kebijakan yang selama ini berjalan.
“Permintaan rakyat Aceh agar pemerintah menetapkan wilayahnya sebagai bencana nasional tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan teknis kebencanaan,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Rabu (7/1/2026).
Ia menduga, keraguan pemerintah pusat menetapkan status tersebut dilandasi pertimbangan politik tertentu.
Pasalnya, pengakuan bencana nasional bisa dimaknai sebagai pengakuan negara bahwa kerusakan lingkungan dan penderitaan warga tidak sepenuhnya disebabkan faktor alam.
“Penetapan ini bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa penderitaan warga juga akibat kebijakan negara, seperti pembiaran deforestasi, pertambangan ilegal, hingga pendekatan keamanan yang tidak sensitif terhadap masyarakat sipil,” tegasnya.
Ida juga menyinggung posisi Aceh yang memiliki sensitivitas politik dan historis tersendiri. Dengan latar belakang konflik masa lalu, otonomi khusus, serta perhatian internasional terhadap isu hak asasi manusia, setiap kebijakan negara di Aceh dinilai selalu berdampak luas.
Ia mempertanyakan apakah kekhawatiran akan sorotan internasional dan tuntutan pertanggungjawaban negara menjadi alasan pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional.
“Dalam konteks ini terlihat negara lebih memilih mengelola krisis secara terbatas ketimbang mengakui masalah secara menyeluruh,” katanya.
Lanjut Ida, pendekatan semacam itu mungkin mengurangi tekanan politik dalam jangka pendek, namun berisiko memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap negara.
Ia juga menyinggung langkah sebagian masyarakat Aceh yang membawa persoalan ini ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah tersebut, kata Ida, merupakan cerminan kekecewaan terhadap mekanisme keadilan di dalam negeri.
“Masalah utamanya bukan hanya status bencana, tapi soal kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan secara adil dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Ida menolak argumen yang menyebut hanya sebagian kecil provinsi terdampak sehingga tidak layak ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Jangan berdalih hanya karena yang terdampak tiga provinsi dari 38 provinsi. Mau berapa pun jumlah daerahnya, negara tetap wajib hadir dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
Ia kemudian mengkritik pernyataan pejabat yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.
“Sebagai negarawan, bagaimana bisa berpikir dan mengeluarkan pernyataan seperti itu? Siapa lagi yang akan presiden dengar selain jeritan dan penderitaan rakyat?,” terangnya.
Ida bilang, penderitaan warga Aceh berpotensi menjadi masalah laten jika terus diabaikan.
“Apa yang diderita warga Aceh bisa menjadi api dalam sekam jika tidak segera diatasi. Ini soal hak hidup, soal kemanusiaan. Jangan dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis yang penuh perhitungan,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
