Jepang Desak Tiongkok Cabut Pembatasan Ekspor Mineral Langka

Tokyo: Jepang mendesak Tiongkok untuk mencabut kebijakan pengetatan kontrol ekspor terhadap produk-produk yang berpotensi memiliki kegunaan militer, termasuk kemungkinan pembatasan atas sejumlah zat mineral langka.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan pada Selasa, 6 Januari bahwa pihak berwenang telah “memutuskan untuk memperkuat pengendalian ekspor barang guna ganda ke Jepang,” seraya menegaskan kebijakan tersebut berlaku segera.

Langkah itu muncul di tengah meningkatnya tekanan Beijing terhadap Tokyo setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu menyatakan bahwa Jepang dapat merespons secara militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Meski pernyataan resmi Beijing tidak merinci jenis produk yang terdampak, kebijakan ini memicu kekhawatiran di Jepang bahwa Tiongkok dapat membatasi pasokan mineral tanah jarang, yang sebagian tercantum dalam daftar barang guna ganda.

Dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 7 Januari 2025, Tiongkok merupakan pemasok terbesar mineral tanah jarang di dunia, bahan yang krusial bagi berbagai produk teknologi, mulai dari ponsel pintar hingga pesawat tempur.

Beberapa jam setelah pengumuman Tiongkok, Sekretaris Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, menyampaikan “protes keras dan tuntutan agar langkah tersebut dicabut.”

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang tertanggal Selasa, Kanai menyampaikan protes tersebut kepada Shi Yong, wakil kepala misi Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang.

Kanai menegaskan kebijakan itu “sangat menyimpang dari praktik internasional, sama sekali tidak dapat diterima, dan sangat disesalkan.” Tekanan Tiongkok terhadap Jepang Perusahaan konsultan risiko global Teneo menilai redaksi pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok yang ambigu kemungkinan dimaksudkan untuk menekan Takaichi agar mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Beijing.

“Pernyataan singkat Kementerian Perdagangan Tiongkok bersifat samar, dan dampak kebijakan baru ini bisa berkisar dari hampir sepenuhnya simbolis hingga sangat mengganggu,” tulis Teneo.

“Dengan memicu kekhawatiran di Jepang mengenai keberlanjutan pasokan input industri penting dari Tiongkok, pengumuman ini memberi tekanan langsung kepada Takaichi untuk menawarkan konsesi,” lanjutnya.

Teneo juga menyebut skenario yang masuk akal adalah penolakan awal terhadap sejumlah kecil permohonan lisensi ekspor, yang hanya menimbulkan gangguan rantai pasok terbatas, namun menjadi sinyal potensi dampak yang lebih luas di masa depan jika Tokyo tidak mengambil langkah kompromi.

Sementara itu, Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, memperingatkan dampak ekonomi yang “sangat serius” bagi Jepang jika Tiongkok memasukkan mineral tanah jarang ke dalam daftar pembatasan ekspor. 

Ia memperkirakan larangan selama tiga bulan dapat merugikan Jepang hingga 660 miliar yen atau sekitar US$4,2 miliar, serta menurunkan produk domestik bruto sebesar 0,11 persen.

Baca juga:  Tiongkok Awali 2026 dengan Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Langka ke Jepang