- Presiden Prabowo tersentuh hasil survei Global Flourishing Study menempatkan Indonesia bahagia meskipun kesejahteraan belum ideal.
- Pengamat menilai kebahagiaan rakyat harus mendorong kebijakan nyata perbaikan ekonomi, bukan membenarkan ketimpangan sosial.
- Sosiolog melihat kebahagiaan kolektif dapat menormalisasi kemiskinan, melepaskan tanggung jawab struktural elit politik dan negara.
Suara.com - Nada bicara Presiden Prabowo Subianto mendadak melambat. Ekspresinya mengeras, penuh keseriusan. Di hadapan ribuan hadirin, ia sempat terdiam sejenak, seolah sedang menata gejolak emosi yang tertahan di dada.
Momen emosional itu terekam saat Presiden menyinggung potret kontradiktif bangsa ini: Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, meski kemiskinan masih menjadi bayang-bayang nyata.
Prabowo merujuk pada hasil Global Flourishing Study (GFS) hasil kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan Gallup. Studi itu menempatkan Indonesia di jajaran teratas indeks kebahagiaan global. Sebuah pencapaian yang membuat sang Presiden terenyuh sekaligus masygul.
Ia secara terbuka mengakui bahwa dapur mayoritas rakyat Indonesia belum sepenuhnya mengepul dengan layak. Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan masih menumpuk. Namun, ketangguhan mental rakyatnya membuat Prabowo tak bisa menyembunyikan rasa haru.
"Saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat sederhana. Tetapi kalau ditanya, masih mengatakan bahwa dia bahagia," ujar Prabowo dalam pidatonya di Perayaan Natal Nasional di GBK, Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Bagi Prabowo, kemampuan rakyat untuk tetap optimis dan saling menjaga di tengah keterbatasan adalah modal sosial yang luar biasa. Namun, di mata para pakar, rasa haru Presiden ini adalah alarm besar yang harus disikapi dengan kebijakan konkret, bukan sekadar romantisme emosional.
Jangan Biarkan Kebahagiaan Menjadi Tameng Ketimpangan
Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengingatkan bahwa air mata atau rasa haru negara tidak akan mengubah nasib rakyat jika tidak diikuti langkah nyata. Menurutnya, daya tahan sosial masyarakat yang kuat jangan sampai membuat pemerintah terlena atau berpuas diri.
Sabiq melihat ada risiko besar jika kebahagiaan ini justru dirayakan secara berlebihan di tengah himpitan ekonomi. Ia khawatir negara terjebak dalam rasa aman semu, yang kemudian melemahkan urgensi pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Begini Respons Cak Imin Soal Kelakar Prabowo 'PKB Harus Diawasi'
Infografis Global Flourishing Study (GFS) hasil kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan Gallup. Studi menempatkan Indonesia di jajaran teratas indeks kebahagiaan global. Sebuah pencapaian yang membuat sang Presiden terenyuh sekaligus masygul. (Suara.com/Syahda)“Kebahagiaan rakyat seharusnya diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan mereka, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja yang layak, memperluas bantuan sosial, menurunkan biaya hidup, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Sabiq.
Sabiq menegaskan, rasa syukur dan nilai budaya lokal memang bisa membuat seseorang merasa bahagia meski hidup susah. Namun, itu bukan alasan untuk membiarkan ketidakadilan ekonomi terus berlangsung.
“Kalau ini disalahartikan, kebahagiaan justru bisa digunakan untuk membenarkan ketimpangan dan memperlambat upaya perbaikan kesejahteraan,” tegasnya.
Baginya, tugas mendesak pemerintah adalah memastikan kebahagiaan rakyat tidak lagi berdiri di atas "perut yang kosong".
Bahaya 'Depolitisasi Penderitaan'
Senada dengan Sabiq, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta membedah fenomena ini dari sudut pandang yang lebih tajam. Ia melihat kebahagiaan di Indonesia bukanlah kebahagiaan materialistik, melainkan kebahagiaan kolektif yang lahir dari rasa senasib sepenanggungan.
“Kebahagiaan itu bukan kebahagiaan individualistik yang hanya mengukur materi. Ketika mereka equal, sama-sama dengan yang lainnya, muncul rasa keamanan sosial,” urai Widyanta.
Namun, Widyanta memberikan peringatan keras. Sikap nrimo atau menerima keadaan yang dimiliki masyarakat sering kali berujung pada apa yang disebutnya sebagai "Depolitisasi Penderitaan". Ini adalah kondisi di mana ketidakadilan struktural dianggap sebagai takdir atau nasib, bukan hasil dari kegagalan sistem.
“Ketika penderitaan dianggap sebagai takdir, di situlah terjadi depolitisasi penderitaan,” ujarnya.
Warga beraktivitas di permukiman padat penduduk RW 12 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Selasa (12/11/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]Widyanta mengkritik tajam bagaimana para elite politik sering kali memanen keuntungan dari watak baik dan ketangguhan mental rakyat ini.
Ia menyayangkan jika rasa haru elite justru berujung pada klaim prestasi, padahal yang terjadi adalah masyarakat sedang "bertahan hidup" sendiri di tengah sistem yang timpang.
"Petinggi bangsa ini bahkan merasa terharu lalu menjadi klaim bahwa itu adalah prestasi dia. Padahal para elit ini justru yang menjadi parasit bagi kehidupan orang-orang yang punya keadaban moralitas ekonomi yang bahkan hebat itu tetapi elit-elitnya betul-betul pecundang," kritiknya dengan pedas.
Pada akhirnya, kebahagiaan rakyat Indonesia adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah bukti kekuatan karakter bangsa. Di sisi lain, ia bisa menjadi celah bagi kekuasaan untuk lari dari tanggung jawab.
Kini, publik menunggu: apakah rasa haru Presiden Prabowo akan berubah menjadi kebijakan yang mengisi piring-piring rakyat, atau hanya akan menguap sebagai drama di atas panggung pidato.
