Pemilih Prabowo Subianto Banyak Tolak Pilkada Melalui DPRD, Lihat Angkanya

jpnn.com
1 hari lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Responden yang memilih Presiden RI Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2024 rupanya banyak yang menolak dibandingkan menyetujui wacana pilkada melalui DPRD.

Hal demikian tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

BACA JUGA: LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Melalui DPRD

LSI Denny JA mengungkap sebanyak 66,1 persen responden menolak wacana pilkada melalui DPRD.

Lembaga itu kemudian menghitung sikap pemilih Prabowo pada Pilpres 2024 terhadap wacana pilkada melalui DPRD. 

BACA JUGA: Demokrat Dukung Pilkada via DPRD, Pengamat: Menjaga Posisi di Orbit Kekuasaan

Hasilnya, sebanyak 67,1 persen pemilih Prabowo pada 2024 menolak pilkada melalui DPRD dan tetap ingin kontestasi secara langsung.

"Pak Prabowo ini, pemilih-pemilihnya yang lama, 67,1 persen menyatakan tidak setuju," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Rabu (7/1).

BACA JUGA: Soal Pilkada via DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Presiden Prabowo

LSI Denny JA dalam survei terbaru juga menghitung sikap pemilih Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada Pilpres terhadap wacana pilkada melalui DPRD.

Hasilnya, mayoritas pemilih Anies dan Ganjar menolak pilkada melalui DPRD dengan masing-masing angka 60,9 dan 77,5 persen.

"Ini terlihat bahwa di pemilih capres yang lama, siapa pun pilihan capresnya, mayoriyas menolak pilkada melalui DPRD," ujar Ardian.

LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga mengungkap alasan publik menolak pilkada melalui DPRD. 

Ardian menyebut satu di antaranya ialah memori kolektif masyarakat Indonesia yang selama sekitar 20 tahun sudah merasakan pemilihan langsung. 

"Jika semua berubah dengan perubahan yang tidak berdasar terhadap asumsi yang bs diterima publik, tentu penolakan juga berat," ujarnya.

Selain itu, alasan publik menolak pilkada melalui DPRD, karena rakyat tidak percaya lembaga legislatif. 

"Berbagai riset, DPRD maupun DPR masuk ke institusi yang rendah trust publiknya," ujar Ardian.

LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Melalui DPRD Tak Menyelesaikan Masalah Politik Uang hingga Ekses Polarisasi


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Prabowo janjikan bonus emas Asian Games 2026 lebih dari Rp1 miliar
• 2 jam laluantaranews.com
thumb
Saat Ambisi Bertemu Kesempatan, 4 Zodiak Ini Paling Beruntung dan Berlimpah pada 8 Januari 2026
• 20 jam laluviva.co.id
thumb
Lazio vs Fiorentina, Lazio Tahan Imbang Fiorentina 2-2
• 23 jam lalumediaindonesia.com
thumb
PB PASI rencanakan TC ke Kenya untuk Asian Games 2026
• 12 jam laluantaranews.com
thumb
IHSG Resmi Masuk Level Bersejarah 9.000, Ini Alasan Saham RI Menggila
• 18 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.