AS Tuntut Kemitraan Minyak Eksklusif dengan Venezuela, Tiongkok: Intimidasi Tipikal

Beijing: Tiongkok geram dengan ulah Amerika Serikat (AS) yang menuntut agar Venezuela membentuk ‘kemitraan eksklusif’ di sektor minyak. Bagi Negeri Tirai Bambu ini adalah tindakan intimidasi tipikal dan pelanggaran kedaulatan negara Amerika Latin tersebut serta hukum internasional.

“Venezuela adalah negara berdaulat dan memiliki kedaulatan penuh dan permanen atas sumber daya minyak dan kegiatan ekonominya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, kepada wartawan di Beijing, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 7 Januari 2026.

Pernyataan Beijing ini muncul ketika ABC News melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengatakan kepada Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, bahwa Venezuela "harus memenuhi tuntutan Gedung Putih”. Hal tersebut termasuk bahwa Caracas "harus setuju untuk bermitra secara eksklusif dengan AS dalam produksi minyak dan mengutamakan Amerika ketika menjual minyak mentah berat."

Laporan tersebut menambahkan bahwa Washington telah menuntut agar Caracas "harus mengusir Tiongkok, Rusia, Iran, dan Kuba serta memutuskan hubungan ekonomi."

“Penggunaan kekuatan yang terang-terangan oleh AS terhadap Venezuela dan permintaan agar negara tersebut mengutamakan Amerika dalam menangani sumber daya minyaknya sendiri adalah tindakan intimidasi yang tipikal, yang secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela,” kata Mao, menambahkan bahwa negaranya mengutuk hal itu.

“Izinkan saya menekankan bahwa Tiongkok dan negara-negara lain memiliki hak yang sah di Venezuela, yang harus dilindungi,” kata Mao.

Ia mengatakan bahwa pakta kerja sama antara Beijing dan Caracas ditandatangani antara dua “negara berdaulat dan dilindungi” oleh hukum domestik dan internasional.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kedua Venezuela setelah AS, dan volume bilateral saat ini mencapai sekitar USD7 miliar.

“Apa yang disebut tuntutan AS adalah pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Venezuela,” tegas Mao.

Ia menambahkan bahwa AS telah “lama menyalahgunakan sanksi ilegal dan sepihak” terhadap Venezuela, yang menyebabkan kerugian besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial.”

Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintahan Rodriguez telah setuju untuk mentransfer antara 30 dan 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi ke AS untuk dijual dengan harga pasar.

Pasukan AS melancarkan serangan udara besar-besaran pada Sabtu pagi terhadap target di Venezuela utara, termasuk sistem pertahanan udara dan infrastruktur komunikasi. Sementara pasukan operasi khusus melakukan penggerebekan di ibu kota Caracas untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores.

Selama sidang pertama dalam persidangan mereka atas tuduhan terkait narkoba dan senjata, baik Maduro maupun Flores mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Pemerintahan Trump telah menggambarkan operasi tersebut sebagai bagian dari penegakan kembali Doktrin Monroe dan penindakan terhadap dugaan perdagangan narkoba dan korupsi, sekaligus secara eksplisit mengaitkannya dengan pengamanan pengaruh AS atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.