Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran Rp 500 miliar untuk revitalisasi tahap ketiga layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Anggaran tersebut difokuskan untuk perbaikan dan penggantian sarana kesehatan yang rusak berat, termasuk puskesmas, ambulans, hingga alat kesehatan.
“Untuk semua biaya ini memang disentralisasi di BNPB. Jadi semua nanti yang ada kita lakukan, kita udah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp 500 miliar untuk revitalisasi yang tahap tiga tadi,” jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1).
Budi menjelaskan, Kemenkes telah melakukan pendataan rinci terhadap seluruh fasilitas dan peralatan yang rusak untuk menentukan mana yang masih bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti.
“Sekarang kita udah list kan. Oh, ambulans, misalnya 204. Yang bisa diperbaiki berapa, oh cuma 120. Jadi mesti beli dong,” tuturnya.
Selain ambulans, revitalisasi juga menyasar puskesmas yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
“Kemudian kayak tadi puskesmas 152, yang benar-benar hancur berapa. Sekarang masih tiga belum beroperasi. Yang benar-benar hancur 2 nih. Jadi kita anggarannya untuk 2 (puskesmas),” jelas Budi.
Tak hanya bangunan, anggaran besar juga disiapkan untuk penggantian alat kesehatan bernilai tinggi yang rusak dan tidak bisa diperbaiki.
“Nah alat kesehatan yang mahal-mahal nih, CT scan, MRI (Magnetic Resonance Imaging) itu mahal-mahal semua tuh, catlab, itu kan juga miliaran kan. Nah itu sekarang kita lagi kirim teknisi untuk lihat mana saja yang rusak bisa diperbaiki, mana yang harus diganti,” jelas Budi.
“Kalau diganti, nanti pemerintah akan memasukkan itu sebagai anggaran di mana kita harus ganti,” tambahnya.
Budi menegaskan, anggaran penanganan bencana bersifat dinamis.
“Jadi anggarannya bergerak terus ya, angkanya. Dan ada yang di Kemenkes, ada yang lewat BNPB,” kata Budi.
Ia menyebut, untuk pengiriman relawan kesehatan, anggaran disalurkan melalui BNPB.
“Jadi saya tahu untuk pengiriman kerelawanan itu lewat BNPB. Kalau nggak salah angkanya sekitar Rp 8 miliaran. Tapi Kemenkes jalan terus dan juga ada donasi,” jelasnya.
Secara keseluruhan, anggaran yang telah digelontorkan hingga saat ini nilainya sudah melampaui Rp 50 miliar.
“Kira-kira kalau saya lihat, ya itu masih puluhan miliar. Yang jelas di atas 50 miliar dan bergerak terus. Itu kombinasi dari anggaran kita, anggaran bantuan dari swasta dan dari BNPB,” ungkapnya.
Bantuan untuk Tenaga Kesehatan TerdampakSelain fasilitas kesehatan, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi tenaga kesehatan yang rumahnya rusak akibat bencana.
“Nama-nama tenaga kesehatan yang terdampak, tinggalnya di mana, foto kondisi rumahnya di mana, Google Maps-nya seperti apa, dan itu kita berikan sekarang ke Kementerian PU dan juga BNPB,” jelas Budi.
Bantuan yang disiapkan bervariasi sesuai tingkat kerusakan rumah.
“Itu nanti kan masing-masing yang rusak ringan akan dapat bantuan Rp 15 juta, nanti rusak sedang Rp 30 juta, kalau rusaknya berat itu akan dibangunkan kembali,” jelas Budi.
“Kemudian ada uang mebel kalau nggak salah Rp 3 juta, ada uang bantuan hidup Rp 5 juta, itu nanti semuanya ada,” sambung dia.
Budi menegaskan seluruh anggaran revitalisasi dan bantuan akan disalurkan melalui satu pintu agar lebih terkoordinasi.
“Cuma anggarannya itu nanti, sepemahaman saya, akan dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB ya, jadi aman,” pungkasnya.
