Pantau - Pemerintah akan memulai tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 9 Januari 2026.
Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa langkah awal pemulihan dilakukan melalui aktivasi pasar dan pembersihan warung serta toko di wilayah terdampak.
"Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak," ungkapnya.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat 2.304.297 UMKM yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.
Klinik UMKM Bangkit dan Relaksasi KreditSebagai bagian dari strategi pemulihan, pemerintah akan memfasilitasi delapan Klinik UMKM Bangkit yang tersebar di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Maman juga mengungkapkan bahwa lebih dari 200.000 UMKM yang tercatat sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan relaksasi kredit.
Relaksasi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Pemulihan ekonomi turut didukung oleh reaktivasi pasar rakyat, yang dilaksanakan dengan bantuan 1.132 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara.
Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh agar program pemulihan dapat berjalan secara komprehensif di seluruh wilayah terdampak.
Sinergi Lintas Kementerian dan Keterlibatan MasyarakatMenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga.
Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.
Seluruh program pemulihan ini akan bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Muhaimin menambahkan bahwa pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya.
"Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan," ia mengungkapkan.
