JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru, yang diajukan ke MK.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan, pengujian undang-undang merupakan proses konstitusional yang biasa dilakukan.
Delapan permohonan uji materi terhadap KUHP baru tercatat masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra menyatakan, Mahkamah Konstitusi siap menindaklanjuti setiap permohonan pengujian undang-undang yang masuk.
Menurutnya, pengajuan uji materi merupakan hak konstitusional warga negara dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
MK dijadwalkan mulai menggelar sidang perdana terhadap permohonan tersebut dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad tegaskan, KUHP maupun KUHAP, yang resmi diberlakukan saat ini, telah sesuai syarat pembuatan undang-undang.
Menanggapi kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi, Dasco tegaskan pembentukan KUHP maupun KUHAP telah melalui mekanisme yang panjang, termasuk melibatkan partisipasi publik.
Meski begitu, ia akui pihaknya menghargai hak warga negara, atau organisasi yang akan melakukan uji materi.
Alih-alih memberi kepastian hukum, aturan baru KUHP dan KUHAP justru memicu kekhawatiran serius terhadap kebebasan sipil, terutama hak warga untuk menyampaikan kritik.
Apalagi, baru-baru ini sejumlah aktivis dan influencer yang vokal mengkritik pemerintah, justru mengalami teror.
Sehingga situasi ini memperkuat kekhawatiran jika ruang kebebasan sipil kian menyempit. Benarkah demikian?
Kita bahas bersama anggota tim ahli KUHP nasional, Albert Aries. Dan juga ada dosen dan peneliti POSHDEM Universitas Andalas, Feri Amsari.
Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru Tuai Kontroversi, MK Siap Sidangkan Pasal Karet hingga Kontroversial
#khup #kuhap #demo
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Penulis : Aisha-Amalia-Putri
Sumber : Kompas TV
- kuhp
- kuhp baru
- pasal 218 kuhp
- kritik
- pidana kritik
