PEMERINTAH Kolombia merespons serius ketegangan diplomatik yang meningkat dengan Amerika Serikat (AS) setelah munculnya ancaman operasi militer dari Washington. Meski situasi memanas, Bogota meyakini bahwa langkah militer tersebut tidak akan terealisasi.
Menteri Luar Negeri Kolombia, Rosa Yolanda Villavicencio, menyatakan pihaknya tetap memantau kemungkinan adanya agresi militer AS.
Kekhawatiran ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro terlibat dalam produksi massal kokain dan mengancam akan melancarkan operasi bersenjata ke negara tersebut.
“Memang ada kemungkinan [operasi militer AS terhadap Kolombia], tetapi kami percaya berkat jalur diplomasi serta mobilisasi warga dalam membela kedaulatan dan martabat, bukan hanya di Kolombia, melainkan juga di negara-negara lain yang menilai tindakan ini sewenang-wenang, hal itu tidak akan terjadi,” ujar Villavicencio dalam wawancara dengan harian Italia, Corriere della Sera, Rabu (7/1).
Tolak Tuduhan ASMenlu Villavicencio secara tegas menolak tudingan Presiden Trump. Ia menyebut pernyataan pemimpin AS tersebut sebagai tindakan yang “tidak pantas” dan “tidak berdasar.” Menurutnya, menghina Presiden Petro sama saja dengan menghina seluruh rakyat Kolombia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bukti-bukti yang ada justru mematahkan tuduhan terkait keterlibatan pemerintah dalam jaringan kartel narkoba.
Villavicencio menambahkan bahwa meski agresi AS tetap menjadi risiko yang dipantau, namun secara kalkulasi politik hal itu dinilai sulit terwujud.
"Agresi AS terhadap Kolombia mungkin saja, tetapi tidak realistis," tegasnya.
Dampak Eskalasi di VenezuelaKetegangan di Bogota ini merupakan imbas dari tindakan drastis AS di kawasan Amerika Selatan sebelumnya.
Pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya dibawa ke New York untuk diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme.
Pascapenangkapan tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menyerahkan tugas kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang resmi dilantik sebagai presiden sementara pada 5 Januari.
Langkah sepihak AS ini memicu kecaman internasional dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya terhadap rakyat Venezuela dan mendesak pembebasan Maduro guna mencegah eskalasi situasi yang lebih berbahaya di kawasan tersebut. Saat ini, Caracas dilaporkan telah meminta sidang darurat PBB untuk meninjau legalitas operasi militer Amerika Serikat tersebut. (Ant/Z-1)
