Bukan di Jakarta Arena, tetapi sekadar dari layar kaca, Netflix. Tidak ikut berada di tengah ribuan penonton. Tidak merasakan dentuman sound system atau sorot lampu panggung yang biasanya menjadi pembuka euforia.
Namun anehnya, meski hanya dari layar, kegiatan itu tetap terasa benar-benar “dihajatkan”, seolah-olah panggungnya dipindahkan ke ruang tamu dan audiensnya tetap saya.
Tawa datang bertubi-tubi. Kadang keras, kadang tertahan. Kadang lepas, kadang berhenti di tenggorokan, menjadi tawa getir yang muncul karena kita sadar: ini lucu, tapi kok seberani ini ya, aman kah?
Di titik-titik tertentu, saya tertawa bukan karena punchline-nya, tapi karena ketepatan diagnosanya. Ada bagian yang membuat kepala mengangguk sambil senyum miring. Ada bagian yang membuat jeda, tawa berhenti, dan pikiran berjalan. Dan ada bagian yang membuat kita tertawa sambil merasa sedikit bersalah karena yang sedang dibicarakan bukan “mereka di atas sana”, melainkan kita yang duduk manis di bawah.
Itulah kekuatan Mens Rea. Ia tidak membutuhkan kehadiran fisik untuk bekerja. Ia tidak bergantung pada gegap gempita arena. Bahkan sekadar dari layar kaca, ia tetap menjalankan fungsinya sebagai pertunjukan publik: menghibur, mengusik, dan mengganggu kenyamanan berpikir.
Pandji Pragiwaksono berdiri di panggung sendirian, tapi materi yang ia lempar terasa seperti diskusi besar yang selama ini kita hindari. Tawa yang muncul bukan tawa kosong, melainkan jeda bernapas sebelum realitas ditamparkan pelan-pelan. Tidak marah, tidak menggurui, tapi yang jelas tidak sedang bercanda kosong.
Menonton Mens Rea dari layar justru memperjelas satu hal: ini bukan sekadar hiburan panggung. Ini adalah catatan kegelisahan zaman yang kebetulan disampaikan lewat komedi. Dan seperti semua kegelisahan yang jujur, ia tetap bekerja, bahkan ketika lampu arena sudah padam dan penonton sudah pulang ke rumah masing-masing.
Dari sinilah tulisan ini berangkat. Dari tawa yang pecah. dari tawa yang getir, dan dari pertanyaan yang tersisa setelah tawa itu reda.
Ada satu kesalahpahaman besar tentang Mens Rea. Banyak orang mengira ini sekadar pertunjukan komedi yang “kritis terhadap pemerintah”. Padahal, jika ditonton dengan niat yang benar (ironisnya), Mens Rea justru jauh lebih tidak sopan dari itu: ia mempersoalkan seluruh ekosistem demokrasi negara, elite, hukum, dan masyarakatnya sekaligus.
Di situlah letak kegelisahannya. Dan disitulah letak bahayanya.
Dalam hukum klasik, mens rea adalah niat batin yang menentukan apakah suatu perbuatan pantas dihukum. Tanpa niat, hukum kehilangan ruh. Yang tersisa hanya prosedur dingin. Indonesia hari ini tampak memiliki semua instrumen hukum, semua lembaga, semua pasal, tetapi seolah-olah sering kali terasa tanpa niat untuk adil. Seolah-olah hukum memang berjalan, tapi keadilan tertatih.
Dalam Mens Rea, Pandji Pragiwaksono tidak sedang berteriak “pemerintah jahat”. Ia melakukan sesuatu yang lebih menyebalkan: membongkar mengapa sistem buruk itu terus diproduksi dan direproduksi. Jawabannya tidak romantis, tidak heroik, dan tidak menyenangkan: karena ia laku.
Pandji menempatkan masyarakat bukan sebagai korban suci, melainkan sebagai pemilih aktif yang sering kali memilih dengan sembrono. Politik uang bukan sekadar dosa elite; ia adalah transaksi dua arah.
Popularitas bukan sekadar strategi kandidat; ia adalah hasil dari pemilih yang mengira viral sama dengan kapabel. Literasi politik yang rendah bukan kutukan; ia adalah konsekuensi dari ketidakpedulian yang dirawat lama-lama.
Sejarah sudah memberi peringatan sejak ribuan tahun lalu. Di Romawi akhir, rakyat terbiasa dengan panem et circenses (roti dan hiburan). Selama perut kenyang dan tontonan tersedia, siapa yang memimpin tidak terlalu penting. Republik runtuh bukan karena kudeta mendadak, melainkan karena publik berhenti peduli pada kualitas kekuasaan.
Plato—dengan nada sinis—menyebut demokrasi sebagai sistem yang rawan dikuasai mereka yang paling pandai memikat, bukan yang paling paham memerintah. Ia tidak anti-demokrasi; ia anti-demokrasi tanpa kedewasaan warga.
Hari ini, Indonesia terasa seolah-olah hidup dalam paradoks tersebut. Kita ingin pemimpin bersih, tapi malas mengecek rekam jejak. Kita ingin wakil rakyat jujur, tapi memaafkan korupsi dengan alasan “yang penting bantu daerah”. Kita marah pada hasil, tapi menutup mata pada proses.
Dalam Mens Rea, politik digambarkan bukan sebagai arena gagasan, melainkan arena negosiasi kepentingan. Ide kalah oleh elektabilitas, kebijakan kalah oleh kompromi, dan keberanian kalah oleh kalkulasi elektoral. Politik menjadi lemah bukan karena kekurangan orang pintar, melainkan karena terlalu banyak orang yang ingin aman.
Di titik ini, hukum seharusnya menjadi penyangga terakhir. Namun, justru di sinilah ironi paling pahit muncul: supremasi hukum kehilangan wibawa karena penegaknya ikut bermain. Hukum tidak lagi dipahami sebagai batas kekuasaan, melainkan sebagai alat kekuasaan. Pasal tidak dicari untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk membenarkan keputusan.
Romawi kembali memberi contoh kejam. Di akhir republik, hukum tetap berjalan. Senat tetap bersidang. Prosedur tetap dipatuhi. Namun, semua orang tahu: keputusan ditentukan oleh patron, bukan oleh kebenaran. Republik mati bukan karena hukum dihapus, melainkan karena kepercayaan pada hukum menguap.
Indonesia belum sejauh itu, tapi gejalanya terasa. Ketika masyarakat mulai berkata “percuma lapor”, “ujung-ujungnya bebas”, atau “tergantung siapa orangnya”, hukum telah kehilangan mens rea-nya. Ia hidup, tapi tanpa jiwa.
Dan di tengah semua itu, berdirilah DPR, lembaga yang secara teori adalah benteng rakyat, tetapi dalam praktiknya justru terasa sering tampil sebagai etalase mahal demokrasi prosedural. Biaya politik yang tinggi melahirkan wakil yang sibuk balik modal. Fungsi pengawasan kalah oleh loyalitas partai. Aspirasi rakyat dikalahkan oleh konsensus elite.
Mens Rea tidak menyebut DPR sebagai monster tunggal. Ia menyebutnya sebagai produk logis dari sistem yang kita biarkan. DPR seperti itu bukan kecelakaan sejarah, melainkan sebuah hasil desain: pemilu mahal, partai transaksional, dan pemilih permisif.
Di sinilah Mens Rea menjadi sangat tidak nyaman. Ia berkata secara halus, tapi kejam: kalau kita tidak serius memilih, jangan kaget jika yang terpilih juga tidak serius bekerja.
Namun, Pandji tidak berhenti pada kritik. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit: mengajak masyarakat naik kelas: menjadi warga yang mengawasi kebijakan, bukan hanya mengomentari isu, menjadi pemilih yang skeptis, bukan sinis, dan menjadi publik yang bertanya “kenapa”, sebelum berteriak “salah”.
Ajakan ini tidak populer. Ia menuntut waktu, energi, dan disiplin berpikir. Ia tidak memberi kepuasan instan, seperti marah di media sosial. Namun, inilah satu-satunya jalan keluar dari demokrasi yang kelelahan.
Dan di situlah keberanian Pandji patut diapresiasi. Bukan karena ia selalu benar, melainkan karena ia bersedia menanggung risiko intelektual. Di ruang publik yang semakin alergi pada nuansa, memilih berpikir adalah tindakan radikal. Mengajak rakyat becermin adalah tindakan yang lebih berbahaya daripada mengkritik penguasa.
Maka, seperti warga negara yang santun dan cinta stabilitas, kita tutup dengan doa paling klasik, doa yang diucapkan sambil tersenyum tipis: semoga kritik dibaca sebagai cinta, semoga berpikir tidak dianggap makar, dan semoga negara ini cukup dewasa untuk tidak panik menghadapi warganya sendiri.
Karena sejarah selalu konsisten:
negara tidak runtuh karena terlalu banyak kritik,
tetapi karena terlalu lama hidup tanpa koreksi yang jujur.
