Merealisasikan Mimpi Besar Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih (KMP) dirancang sebagai salah satu strategi nasional paling ambisius dalam penguatan ekonomi desa dan perluasan inklusi keuangan. Dengan target pembentukan hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, program ini merepresentasikan kebijakan yang kuat untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal. KMP diproyeksikan menjadi instrumen kolektif dengan tujuan menurunkan harga kebutuhan pokok, menekan inflasi pangan, memperkuat sistem tawar UMKM serta memperpendek rantai pasok produk lokal.

Tujuan tersebut sangat relevan dengan persoalan struktural ekonomi Indonesia. Rantai pasok pangan nasional masih panjang dan timpang, dengan banyak tengkulak dan perantara yang mengambil margin signifikan dari petani, nelayan, dan peternak. Dalam situasi ini produsen kecil kerap menjadi pihak yang paling rentan. Mereka harus menghadapi menghadapi fluktuasi harga dan menghadapi keterbatasan terhadap pasar serta logistik. Koperasi sejak lama dipahami sebagai mekanisme ekonomi kolektif yang dapat memperbaiki ketimpangan tersebut.

Berbagai kajian akademik di belahan dunia lain yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan produsen kecil. Lafont, Saura, dan Ribeiro-Soriano (2023) menyatakan adanya hubungan antara koperasi dan pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Beberapa tujuan SDGs yang dicapai dengan adanya koperasi seperti pengentasan kemiskinan, inklusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Stewart (2025) juga menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Namun kontribusi tersebut hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh tata kelola yang baik. Artinya koperasi perlu dikelola secara profesional dan berbasis kinerja.

Meskipun secara desain KMP sangat menjanjikan, realitas implementasi menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara tujuan dan capaian. Laporan CELIOS mencatat bahwa KMP menciptakan lonjakan ekonomi pada tahun pertama akibat injeksi modal besar dari perbankan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp141,62 triliun serta aktivitas awal pendirian koperasi dan pembangunan fasilitas. Namun, efek positif tersebut bersifat sementara. Menurut CELIOS pada ada tahun-tahun berikutnya muncul risiko rendahnya produktivitas usaha koperasi yang berpotensi berujung pada risiko gagal bayar bagi perbankan.

Salah satu temuan penting dalam laporan CELIOS adalah lemahnya tata kelola dan akuntabilitas koperasi, rendahnya kapasitas manajerial pengurus, serta minimnya partisipasi anggota. KMP yang dibentuk secara cepat dan seragam menghadapi tantangan belum adanya bisnis model bisnis yang jelas, tidak berbasis kebutuhan lokal, dan cenderung bergantung pada injeksi modal eksternal.

Oleh karena itu KMP bukanlah kebijakan yang keliru dari sisi tujuan. Namun, tanpa pengelolaan dan desain implementasi yang tepat, kebijakan ini berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Menekan harga kebutuhan pokok dan inflasi pangan tidak dapat dicapai hanya dengan mendirikan koperasi. KMP harus diposisikan ulang sebagai institusi pasar lokal pada setiap daerah. Sebagai institusi pasar, KMP harus mampu mengurangi jumlah perantara, menurunkan biaya transaksi, serta memperbaiki efisiensi logistik dan penyimpanan. Harga pangan yang tinggi di konsumen sering kali bukan disebabkan oleh biaya produksi yang mahal, melainkan oleh rantai distribusi yang panjang dan biaya logistik yang tinggi.

Oleh karena itu strategi KMP harus berbasis pada fungsi rantai pasok. Salah satu peran kunci KMP adalah sebagai aggregator produsen lokal. Petani, nelayan, dan UMKM pangan umumnya menjual dalam volume kecil sehingga posisi tawarnya lemah dan harga mudah ditekan. Dengan menggabungkan hasil produksi secara bersama-sama, KMP dapat memperbesar skala usaha, meningkatkan posisi tawar produsen, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Selain itu, KMP juga dapat berperan dalam pengelolaan logistik dan pemanfaatan cold chain bersama. Banyak wilayah terutama pesisir dan peternakan, kerugian ekonomi terjadi karena hasil produksi rusak sebelum sampai ke konsumen akibat ketiadaan fasilitas penyimpanan pendingin. Akibatnya kerusakan hasil produksi secara langsung akan mengurangi pendapatan produsen dan membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih mahal. Melalui pengelolaan logistik secara bersama, KMP dapat mengurangi kerugian tersebut sekaligus menjaga ketersediaan pasokan.

Lebih jauh lagi KMP harus menjalin kontrak dengan ritel modern atau industri pengolahan. Kerja sama ini memberikan kepastian pasar dan permintaan sekaligus memungkinkan produk lokal diolah lebih lanjut sebelum sampai ke konsumen akhir. Selain itu kolaborasi antar KMP di wilayah produksi dan KMP di wilayah perkotaan menjadi penting untuk membangun rantai nilai yang terintegrasi. Oleh karena itu, jika KMP diarahkan untuk berperan dalam pengelolaan rantai pasok, pengurusnya juga perlu dibekali dengan kapasitas manajerial dan kemampuan logistik yang memadai.

Penguatan kapasitas melalui pelatihan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan KMP. Tercatat berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas Koperasi Merah Putih sudah mulai dijalankan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga lain. Sejumlah daerah, seperti Bontang dan Tegal, tercatat telah menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pendamping koperasi. Namun, intensitas pelatihan belum merata pada semua daerah. 

Lebih dari itu persoalan utama KMP bukanlah ketiadaan pelatihan, melainkan pemberdayaan pada berbasis kebutuhan riil. Dalam perspektif keilmuan sumber daya manusia, pelatihan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan, melainkan sebagai proses pengembangan kapasitas. Jika pelatihan KMP dilakukan tanpa kebutuhan assesment yang baik, koperasi berisiko tidak menyentuh permasalahan utama yang sebenarnya dihadapi pelaku UMKM dan produsen lokal.

Assessment yang diarahkan pada tujuan KMP untuk memperpendek rantai pasok seharusnya berangkat dari pertanyaan kunci “Pada titik mana rantai pasok lokal berlangsung tidak efisien, dan bagaimana koperasi dapat berperan untuk memperbaikinya?” Dengan pendekatan yang berorientasi pada rantai pasok, pelatihan dapat dirancang secara lebih strategis supaya mendukung upaya memotong rantai pasok produk lokal.

Pelatihan juga harus ditutup dengan evaluasi yang jelas. Evaluasi inilah yang membedakan antara pelatihan sebagai program berbasis anggaran dan pelatihan sebagai capacity building. Evaluasi berbasis capacity building tidak berhenti pada jumlah peserta atau kegiatan pelatihan saja, tetapi menilai apakah pengetahuan dan keterampilan meningkat? apakah perilaku pengelolaan koperasi berubah? Atau apakah kinerja koperasi benar-benar membaik? Tanpa evaluasi hingga level perilaku dan hasil tidak ada bukti bahwa pelatihan berkontribusi pada kinerja KMP. Padahal potensi KMP terhadap UMKM dan produsen lokal sangat besar.

Jika pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen menjadikan KMP sebagai pilar penguatan ekonomi desa, maka kemitraan multi pihak tidak boleh dihindari. KMP menghadapi keterbatasan struktural dalam hal akses pasar, pembiayaan berkelanjutan, penguasaan teknologi produksi, mutu, sampai dengan logistik. Keterbatasan ini tidak dapat diatasi oleh koperasi atau pemerintah semata.

Kolaborasi dengan sektor swasta tidak seharusnya dipahami sebagai CSR simbolik semata. Pihak swasta dapat membantu menyediakan kepastian akses pasar sampai dengan peningkatan kapasitas produksi dan manajerial UMKM di bawah KMP.

Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis sebagai institutional partner KMP. Melalui riset terapan, pendampingan, dan pelatihan berkelanjutan, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pengurus koperasi, sekaligus mendukung sistem monitoring dan evaluasi. Kemitraan semacam ini memungkinkan KMP berkembang sebagai institusi pembelajar, bukan sekadar objek kebijakan.

Pada akhirnya mimpi besar KMP bukanlah sekedar utopia. Secara konseptual koperasi memiliki landasan yang kuat sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Namun, mimpi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila terdapat penguatan kebijakan yang tegas dari pemerintah pusat untuk memosisikan KMP bukan sekadar sebagai “program”, melainkan sebagai sebuah “instrumen”. Dalam kerangka ini, KMP perlu diperlakukan sebagai “instrumen” pasar berbasis rantai pasok dengan didukung oleh penguatan kapasitas yang berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, serta diperkuat melalui kemitraan multipihak yang setara.