Menkes Ajukan Rp500 Miliar ke BNPB, Revitalisasi Fasilitas Kesehatan Pascabencana di Aceh

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah bergerak cepat menangani kerusakan fasilitas kesehatan akibat bencana di sejumlah wilayah Aceh.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi bahwa Kemenkes telah mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk revitalisasi total fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan berat (tahap tiga).

“Kita sudah mengajukan anggaran sekitar 500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga tadi,” ujar Budi dalam wawancara di kantor BNPB, Rabu, 7 Januari 2026.

BACA JUGA:Menkes Buka Suara: Campak Lebih Ditakuti daripada Virus 'Super Flu' di Pengungsian Bencana

BACA JUGA:Aksi Heroik PMI di Korsel Selamatkan 7 Lansia dari Kebakaran Hutan Diganjar Tabungan Pendidikan Anak

Fokus utama dari dana setengah triliun rupiah tersebut bukan hanya pada fisik bangunan, melainkan juga pada pemulihan alat kesehatan (alkes) yang harganya sangat mahal.

Budi menyebutkan bahwa perangkat diagnostik seperti CT Scan, MRI, hingga peralatan Cath Lab untuk jantung menjadi prioritas pemeriksaan.

Saat ini, tim teknisi sedang dikerahkan ke lapangan untuk memetakan perangkat mana yang masih bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti baru.

"Alat kesehatan yang mahal-mahal, CT Scan, MRI, itu harganya miliaran. Kami lagi kirim teknisi untuk melihat mana yang bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti. Kalau harus ganti, pemerintah akan masukkan anggarannya," tuturnya.

Selain itu, sektor transportasi medis juga menjadi perhatian.

BACA JUGA:Penyalahgunaan Grok AI untuk Konten Asusila Jadi Sorotan, Kemkomdigi Langsung Tindaklanjuti

BACA JUGA:Tak Perlu Panik, Kemenkes Nilai ‘Super Flu’ Tak Ganggu Kegiatan Sekolah

Dari total 204 unit ambulans yang terdata, hanya 120 unit yang diperkirakan bisa diperbaiki, sementara sisanya kemungkinan besar harus dilakukan pengadaan baru.

Sistem Satu Pintu Lewat BNPB

Menkes menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran penanggulangan bencana ini akan dilakukan secara terpusat melalui satu pintu, yakni BNPB.