MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menegakkan integritas dan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menceritakan ketegasannya saat dihadapkan pada daftar puluhan perusahaan pelanggar aturan yang izinnya terancam dicabut. Prabowo mengaku sengaja menolak untuk melihat detail nama-nama pemilik perusahaan tersebut demi menjaga objektivitas. Ia menyadari bahwa di dalam daftar tersebut mungkin terdapat rekan-rekan dekat hingga kader partainya sendiri.
?
"Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi lebih baik saya tidak mau tahu," ujar Prabowo saat berpidato di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
?
Menurut Prabowo, langkah itu diambil agar ia tidak terpengaruh oleh ikatan personal dalam mengambil keputusan negara. Ia menyerahkan proses penindakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Baginya, mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 UUD 45, sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat di atas individu.
?
“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Baca juga:
Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Pemahaman Pasal 33 UUD 1945, Pejabat yang tak Mengerti Diminta Keluar
?
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam menyelamatkan aset negara. Hingga saat ini, sebanyak 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum telah disita. Angka itu diproyeksikan akan bertambah signifikan pada masa mendatang.
?
"Pada 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 juta sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara," tambahnya.
?
Prabowo mengajak seluruh menteri dan jajarannya di kabinet untuk bersatu melawan korupsi. Ia menekankan bahwa tugas utama Kabinet Merah Putih adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai ke tangan yang berhak.
?
"Uang rakyat harus dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” kata Prabowo.(Pon)
Baca juga:
Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri Panen Raya dan Umumkan Swasembada Pangan 2025
