FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Gigi, Hanum Salsabiela, ikut nimbrung mengulik istilah ptosis yang disebut dokter Tompi lebih layak dialamatkan ke Wapres Gibran Rakabuming Raka dibandingkan ngantukan.
Hanum bukan tanpa data. Ia menyandingkan argumennya dengan artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Taylor and Francis.
“Yang biasa menerbitkan artikel ilmiah atau jurnal terindeks SCOPUS Q1. Berjudul, ‘PTOSIS in an IV drug User’,” ujar Hanum di X @hanumrais (8/1/2026).
Berangkat dari artikel ilmiah itu, ia menekankan bahwa publik tidak boleh hanya bermodalkan manggut-manggut.
“Saya cuma mau bilang, bahwa jaman sekarang kita harus lebih kritis,” ucapnya.
Berangkat dari pernyataan Tompi yang menyebut kondisi mata yang kerap dianggap terlihat mengantuk sejatinya memiliki istilah klinis tersendiri, Hanum memberikan komentar menohok.
“Tidak ngasal percaya, sama rezim kalimat yang dikeluarkan oleh dokter,” Hanum menuturkan.
“Apalagi dokter yang keluar masuk istana bukan keluar masuk rumah sakit,” kuncinya.
Sebelumnya, Tompi menilai candaan Pandji Pragiwaksono telah melampaui batas kritik dan mengarah pada penghinaan fisik atau body shaming.
“Menertawakan kondisi fisik seseorang, apa pun konteksnya, bukanlah bentuk kritik yang cerdas,” kata Tompi, dikutip dari akun Instagram @dr_tompi, Rabu (7/1/2026).
Ia lalu menjelaskan persoalan tersebut dari sudut pandang medis. Menurut Tompi, kondisi mata yang kerap dianggap terlihat “mengantuk” sejatinya memiliki istilah klinis tersendiri.
“Apa yang terlihat mengantuk pada mata, dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis. Suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis, dan sama sekali bukan bahan lelucon,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tompi menekankan bahwa kritik terhadap pejabat publik seharusnya diarahkan pada kebijakan, gagasan, serta tindakan dalam menjalankan pemerintahan, bukan pada aspek fisik yang tidak dapat dipilih oleh seseorang.
“Kritik boleh, satire boleh, humor pun sah. Namun merendahkan kondisi tubuh seseorang bukanlah kecerdasan, melainkan kemalasan berpikir,” terangnya.
“Mari naikkan standar diskusi publik kita kritisi gagasan, kebijakan, dan tindakan, bukan fisik yang tidak pernah dipilih oleh pemiliknya. Karena martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline,” tandasnya.
(Muhsin/Fajar)
