EtIndonesia. Amerika Serikat kembali memperketat cengkeramannya terhadap Venezuela. Menurut laporan ABC News pada 7 Januari 2026, yang mengutip tiga sumber internal yang memahami strategi pemerintahan Presiden Donald Trump, Gedung Putih telah menyampaikan ultimatum tegas kepada Presiden sementara Venezuela, Rodríguez.
Isi pesannya jelas: Venezuela hanya akan diizinkan meningkatkan produksi minyak apabila terlebih dahulu memutus seluruh hubungan strategis dengan Tiongkok dan Rusia.
Dua Syarat Utama Gedung Putih
Sumber-sumber yang mengetahui langsung negosiasi tersebut mengungkapkan bahwa Washington mengajukan dua syarat utama:
- Pemutusan Total Aliansi Lama
Venezuela diwajibkan mengusir seluruh personel dan pengaruh politik, ekonomi, serta keamanan dari Tiongkok, Rusia, Iran, dan Kuba, termasuk menghentikan semua kerja sama ekonomi dan strategis dengan negara-negara tersebut. - Sinkronisasi Kebijakan Energi dengan AS
Caracas harus menyelaraskan kebijakan produksi minyaknya dengan Amerika Serikat serta memprioritaskan penjualan minyak mentah kepada AS, khususnya minyak hasil pemrosesan ulang dari ladang-ladang yang sebelumnya berada di bawah sanksi.
Langkah ini menandai perubahan drastis arah geopolitik Venezuela dalam waktu yang sangat singkat.
Pernyataan PKT Dipatahkan dalam Hitungan Hari
Situasi ini kontras tajam dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok (PKT) hanya dua hari sebelumnya. Pada 5 Januari 2026, juru bicara Kemenlu PKT, Lin Jian, dengan percaya diri menyatakan bahwa kerja sama Tiongkok–Venezuela “dilindungi oleh hukum internasional” dan kepentingan sah Beijing di Venezuela akan tetap terjaga.
Namun, dalam waktu kurang dari 48 jam, klaim tersebut runtuh di hadapan tekanan langsung Washington—sebuah ironi yang menjadi bahan olok-olok luas di media internasional.
Rubio: Venezuela Hanya Punya Waktu Beberapa Minggu
Tekanan AS tidak berhenti di situ. Seorang pejabat yang mengetahui langsung proses ini mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam pengarahan tertutup kepada anggota Kongres pada Senin, 6 Januari 2026, menyampaikan keyakinannya bahwa Venezuela berada di posisi yang sangat lemah.
Menurut Rubio, seluruh kapal tanker Venezuela saat ini telah penuh, sementara jalur penjualan lama terblokir.
“Jika cadangan ini tidak bisa dijual, Venezuela hanya akan mampu bertahan beberapa minggu sebelum mengalami kebangkrutan total,” ujar Rubio dalam pengarahan tersebut.
Axios: Trump Desak Pengusiran Intelijen Asing
Pada saat yang hampir bersamaan, media Axios melaporkan bahwa seorang pejabat senior AS mengonfirmasi Presiden Trump secara langsung menekan pemerintah sementara Venezuela agar:
- Mengusir seluruh tersangka mata-mata dan personel intelijen dari Tiongkok, Rusia, Iran, dan Kuba
- Membersihkan infrastruktur keamanan Venezuela dari pengaruh negara-negara tersebut
Pengumuman Truth Social: 50 Juta Barel Minyak Berpindah Tangan
Langkah Washington bahkan lebih cepat dari reaksi Beijing. Sehari setelah konferensi pers Kemenlu PKT, tepatnya 6 Januari 2026, Trump mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa Venezuela akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak mentah yang sebelumnya terkena sanksi kepada Amerika Serikat.
Trump menegaskan:
- Minyak akan dijual sesuai harga pasar internasional
- Dana hasil penjualan akan dikendalikan langsung oleh pemerintah AS
- Dana tersebut, menurut Trump, akan digunakan demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat
Dampak Langsung ke Pasar Energi
Pengumuman ini segera mengguncang pasar. Harga minyak mentah AS tercatat turun lebih dari 1,5% dalam waktu singkat.
Trump juga menyatakan bahwa kebijakan ini:
- Mengalihkan minyak yang sebelumnya mengalir ke Tiongkok
- Membantu Venezuela menghindari pemangkasan produksi lebih lanjut
Kerugian PKT: Bukan Sekadar 50 Juta Barel
Pada 7 Januari 2026, sejumlah media internasional menyebut Trump telah “merebut” 50 juta barel minyak dari Beijing. Namun, dampak sebenarnya jauh lebih besar.
Media ekonomi daratan Tiongkok Sina Finance pada 6 Januari 2026 mengungkap bahwa selama lebih dari 20 tahun, PKT telah menginvestasikan lebih dari 60 miliar dolar ke Venezuela melalui skema oil-for-loans—hampir setengah dari total pinjaman Tiongkok ke Amerika Latin.
Investasi tersebut mencakup:
- Energi dan minyak
- Infrastruktur
- Kelistrikan
- Pertanian
Namun, Sina Finance juga mengakui bahwa jaringan kerja sama berbasis minyak yang dibangun selama dua dekade itu kini terancam runtuh hanya akibat satu operasi militer dan satu keputusan politik Washington.
Seorang pengguna lama platform X menyindir: “Dua puluh tahun minyak ditukar pinjaman, investasi 60 miliar dolar, kini lenyap. Monopoli energi terputus, ekspansi RMB terpukul. Untuk beli minyak lagi, harus pakai dolar.”
Chevron Ambil Alih Aliran Minyak
Menurut laporan Reuters, aliran minyak Venezuela saat ini dikendalikan oleh Chevron, mitra utama perusahaan minyak negara Venezuela yang beroperasi dengan izin khusus dari AS.
Chevron mengekspor sekitar 100.000–150.000 barel per hari ke Amerika Serikat dan menjadi satu-satunya perusahaan yang tetap mengangkut minyak Venezuela selama periode blokade internasional.
PKT Jadi Bahan Olok-olok Publik
Di tengah tekanan geopolitik tersebut, Kemenlu PKT justru mengumumkan agenda lain. Pada 7 Januari 2026, Beijing menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi akan mengunjungi Ethiopia, Somalia, Tanzania, dan Lesotho—dengan klaim bahwa Afrika menjadi tujuan awal kunjungan luar negeri selama 36 tahun berturut-turut.
Namun, alih-alih mendapat pujian, kolom komentar media resmi Phoenix TV justru “meledak” dengan lebih dari 16.000 komentar bernada sindiran, seperti:
- “Somalia segera bebas visa, siapa mau ikut?”
- “Paket wisata lima hari perairan Somalia, peluru asli!”
- “Kenapa tidak ke Venezuela? Takut ditangkap pasukan Delta?”
Sebuah komentar sarkastik bahkan menulis: “Diplomasi negara besar membuat saya akhirnya mengenal satu negara baru—Lesotho.”
