Alarm Swasembada Beras 2026

Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia berhasil swasembada beras pada 2025 di Kerawang, Jawa Barat. Sungguh prestasi luar biasa yang tercapai hanya dalam satu tahun kepemimpinannya.

Namun, di tengah capaian itu, alarm bagi swasembada beras 2026 berbunyi. Masih ada tantangan berat dan pekerjaan rumah untuk menjaga keberlanjutannya. Beberapa di antaranya adalah potensi terjadinya El Nino, pemulihan areal pertanian yang terdampak bencana, alih fungsi lahan, serta "sakit” lahan pertanian dan produktivitas padi.

Klaim pemerintah atas swasembada beras 2025 berkiblat pada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). FAO menyebutkan swasembada pangan tercapai jika produksi dalam negeri suatu negara untuk komoditas tertentu mencapai 90 persen atau lebih dari kebutuhan nasional. Kekurangannya, yakni 10 persen, dapat dipenuhi melalui impor.

Sepanjang 2025, Indonesia terbukti tidak mengimpor beras umum untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Indonesia hanya mengimpor beras khusus untuk industri, kesehatan, serta hotel, restoran, dan kafe.

Produksi beras nasional pada 2025 juga meningkat cukup signifikan dibandingkan 2024. Merujuk hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan potensi produksi beras nasional pada 2025 sebanyak 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen secara tahunan.

Angka produksi beras pada 2025 itu telah melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional setahun yang sebanyak 31,19 juta ton. Dengan demikian, sepanjang 2025, Indonesia membukukan surplus neraca produksi-konsumsi beras sebanyak 3,52 juta ton.

Bahkan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,53 juta ton. Stok tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat hingga Mei 2026, termasuk pada saat Ramadhan-Lebaran (Februari-Maret 2026).

Stok beras nasional itu termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebanyak 3,25 juta ton. Sisanya tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, serta hotel, restoran, dan katering.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras nasional pada 2026 sebanyak 33,8 juta ton atau minimal setara dengan produksi beras pada 2025. Bahkan, FAO meramal produksi beras Indonesia pada 2026 bisa mencapai 36 juta ton.

Berpijak pada angka-angka itu, pemerintah bakal melanjutkan keberhasilan swasembada beras pada 2026. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras nasional 2026 sebanyak 33,8 juta ton atau minimal setara dengan produksi beras pada 2025. Bahkan, FAO meramal produksi beras Indonesia pada 2026 bisa mencapai 36 juta ton.

Pemerintah juga kembali menyetop impor beras umum untuk kebutuhan konsumsi masyarakat pada tahun ini. Tak hanya itu, keran impor beras khusus untuk industri juga ditutup. Beras kebutuhan industri itu berupa beras pecah dan beras ketan pecah masing-masing dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen.

Untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras pada tahun ini tidaklah mudah. Ada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi dan perlu dimitigasi.

Pertama, El Nino atau fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik diperkirakan terjadi pada Juli 2026 hingga Juli 2027. Ramalan terjadinya El Nino itu dirilis oleh Severe Weather Europe dan Pusat Prakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa (ECMWF).

El Nino berpotensi menyebabkan kemarau panjang, seperti yang terjadi pada Juli 2023 hingga Mei 2024. Fenomena tersebut menyebabkan produksi beras nasional pada 2023 dan 2024 turun masing-masing sebesar 645.090 ton dan 760.000 ton.

El Nino berpotensi menyebabkan kemarau panjang, seperti yang terjadi pada Juli 2023 hingga Mei 2024. Fenomena tersebut menyebabkan produksi beras nasional pada 2023 dan 2024 turun masing-masing sebesar 645.090 ton dan 760.000 ton. Musim tanam (MT) I padi juga mundur sekitar dua bulan.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa memperkirakan produksi beras nasional pada 2026 berpotensi turun sekitar 5 persen akibat dampak El Nino. Dari potensi produksi beras nasional pada 2025 yang sebanyak 34,71 juta ton, produksi beras nasional pada 2026 berpotensi turun 1,73 juta ton (Kompas, 6/1/2025).

Kedua, pemulihan areal pertanian, termasuk sawah, yang rusak akibat bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Data sementara Kementan menunjukkan, areal pertanian yang terdampak bencana seluas sekitar 70.000 hektar. Dari total luasan itu, sekitar 11.000 hektar mengalami puso atau gagal panen.

Banyak lahan pertanian yang puso itu rusak berat atau sudah tidak berbentuk sawah lagi. Sawah itu tertutup lumpur dan ada juga yang tertutup gelondongan kayu. Waktu untuk memulihkan areal persawahan yang rusak serta mata pencaharian petani diperkirakan membutuhkan enam bulan hingga setahun.

Ini berarti ada potensi penurunan produksi beras di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hal itu terindikasi dari perkembangan proporsi luas fase tanaman padi di ketiga provinsi tersebut berdasarkan hasil amatan KSA padi BPS pada November 2025.

Disebutkan, proporsi lahan yang sedang ditanami padi (standing crop) di ketiga provinsi itu pada November 2025 sebesar 34,63 persen. Proporsi luas lahan tersebut lebih sedikit dibandingkan November 2024 yang sebesar 36,7 persen. Selain itu, sebesar 11,43 persen lahan pertanian yang biasa ditanami padi berpotensi gagal panen.

Ketiga, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan BPS menunjukkan, luas lahan baku sawah (LBS) di Indonesia pernah mencapai 8,1-8,2 juta hektar pada 2015-2017.

Pada 2018, luas LBS itu justru susut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Pada 2019, luas LBS itu sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan yang dijadikan dasar kerangka sampel area padi itu justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar (Kompas, 20/3/2025).

Keempat, “sakit” lahan pertanian dan stagnasi produksi padi. “Sakit” lahan pertanian di Indonesia terjadi sejak lama. “Sakit” tersebut berpotensi kian akut kala sawah dipacu terus tanpa jeda untuk memproduksi padi demi mengejar swasembada beras.

Hasil survei Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 BPS menunjukkan, pada 2024, seluas 66,49 persen lahan pertanian di Indonesia dikategorikan tidak berkelanjutan atau belum menerapkan praktik pertanian berkelanjutan secara menyeluruh. Artinya, Indonesia hanya memiliki 33,51 persen lahan pertanian berkelanjutan.

“Sakit” lahan pertanian itu juga menjadi salah satu pemicu penurunan produktivitas padi. Rerata nasional produktivitas padi telah turun dari 5,28 ton per hektar pada 2023 menjadi 5,25 ton per hektar pada 2024.

Sah-sah saja merayakan keberhasilan capaian swasembada pangan 2025. Namun, ingat, jangan sampai menjadi euforia. Masih ada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang perlu dihadapi dan dimitigasi.